Jakarta (ANTARA) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) teken nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk membangun anak bangsa yang berkualitas melalui pencegahan kekerdilan pada anak (stunting).

“Kami siap dukung (percepatan penurunan stunting). TNI menyiapkan seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebagai pendamping dan panduan Posyandu, Posbindu, di semua angkatan,” kata Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

MoU tersebut akan mengatur beragam kegiatan yang diselenggarakan oleh BKKBN bersama TNI/Polri baik dalam upaya advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana hingga kesehatan reproduksi dalam program percepatan penurunan stunting.

MoU juga membahas terkait pemberdayaan anggota TNI/Polri serta masyarakat di dalam bidang ekonomi, sosial budaya guna membangun ketahanan keluarga dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaksana dan pengelola dalam percepatan penurunan stunting.

Baca juga: Reisa: Imunisasi cegah penyakit berulang penyebab kekerdilan anak

Baca juga: BKKBN minta Kagama Kedokteran Riau dorong turunkan prevalensi stunting

Dalam acara yang digelar di Jakarta itu, ada pula MoU antara BKKBN dengan Dharma Pertiwi tentang peningkatan peran TNI dalam mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana dalam upaya percepatan penurunan stunting.

MoU itu telah ditandatangani oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Ketua Umum Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati Andika Perkasa.

Andika menekankan stunting harus dicegah karena sangat berpengaruh terhadap produktivitas penduduk di masa depan. Dengan demikian, semua jajaran TNI harus bersedia membantu penurunan angka prevalensi stunting yang kini masih berada pada angka 24,4 persen.

“Kami siap bantu sesuai instruksi Bapak Presiden, sebagian besar akan dialihkan untuk penurunan stunting,” kata Andika.

Sementara itu, Kepala Pusdokkes Polri Irjen Pol Asep Hendradiana menyatakan pihaknya akan memegang teguh komitmen bersama BKKBN menurunkan angka stunting.

“Penanganan stunting harus paripurna, terpadu, dan kolaborasi. Polri dalam hal ini komitmen secara optimal mendukung program percepatan penurunan stunting,” kata Asep.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan kolaborasi dengan TNI/Polri adalah langkah strategis menurunkan angka stunting. Kerja sama dan kolaborasi berbagai sektor harus terus dijalin agar tak terjadi lagi kelahiran bayi stunting baru.

“Saat ini ada 4,8 juta ibu hamil dan melahirkan. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka akan ada 1,2 juta bayi yang lahir stunting. Kita harus berupaya keras dan melakukan kolaborasi untuk percepatan penurunan stunting,” kata Hasto.*

Baca juga: Pemkab Nagekeo beri 1.000 ekor ayam petelur untuk tangani stunting

Baca juga: BKKBN: Maknai HUT ke-77 wujudkan anak berkualitas dengan ASI eksklusif