Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah mengatakan pertumbuhan ekonomi triwulan-II 2022 merupakan modal Indonesia yang sangat baik menghadapi tekanan eksternal yang tampaknya masih akan menghadapi tingginya harga komoditas.

"Saya sangat mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal kedua tahun 2022 di level 5,44 persen (year-on-year/yoy), sehingga selama satu semester di tahun ini pertumbuhan ekonomi akumulatif kita mencapai 5,23 persen," kata Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, sektor-sektor lapangan usaha yang menyumbang pertumbuhan ekonomi kembali bergerak karena keberhasilan pengendalian COVID-19, sehingga mobilitas masyarakat pulih seperti sebelum pandemi. Tekanan eksternal yang sejak perang Ukraina dan Rusia pecah pada akhir Februari 2022 pun terlihat masih terkelola dan termitigasi dengan baik oleh pemerintah.

Meskipun sedikit ada kenaikan inflasi di level 4,4 persen, Said menilai tingkatnya masih terkendali lantaran posisi Indonesia tidak separah negara-negara Eropa, Amerika Serikat (AS), beberapa negara Timur Tengah, dan Asia Timur.

"Inflasi dan pandemi yang sama sama terkendali membuat tingkat permintaan yang bertumpu pada konsumsi domestik, yakni pada rumah tangga tumbuh sangat baik di level 5,5 persen (yoy)," tuturnya.

Ke depan, Said berharap ada beberapa hal yang perlu terus menjadi fokus perhatian, yakni mengupayakan semaksimal mungkin inflasi dan pandemi terkendali meski harganya tidak murah, karena dana APBN 2022 sangat besar dikeluarkan untuk menjaga daya beli rumah tangga, khususnya pada sektor makanan dan transportasi.

Namun sejak awal APBN memang dirancang sebagai peredam kejut atau shock absorber dalam menghadapi tekanan eksternal dan ancaman laten pandemi.

Selain itu, ia mengingatkan tren kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS, The Fed, terus berimplikasi kepada kenaikan suku bunga surat utang Indonesia sehingga biaya dana akan semakin mahal. Bila terus berlanjut, keadaan tersebut akan terus mengoreksi fiskal karena beban pembayaran bunga utang akan terus naik, pararel dengan tingginya subsidi dan kompensasi energi.

Maka dari itu, pemerintah diminta waspada dan membuat pembaharuan kalkukasi pada APBN bila gejala kenaikan suku bunga acuan dan harga energi terus berlanjut. Di sisi lain, pemerintah juga perlu terus mengambil langkah penting untuk pengadaan impor minyak bumi di tengah kerentanan atas tren kenaikan harga.

"Sumber dan mekanisme pengadaan harus diawasi betul oleh aparat penegak hukum. Jangan sampai momentum ini menjadi alat perburuan rente," tegas Said.

Di sisi lain, Said berpendapat pemerintah perlu terus memastikan pelaksanaan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan LPG. Langkah langkah penyempurnaan kebijakan subsidi energi perlu terus diperbaiki tanpa menunda nunda waktu di tengah desakan agar subsidi tepat waktu dan sasaran.

Hal yang perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah para kepala daerah dan seluruh tim pengendali inflasi daerah yang harus terus waspada dengan menggiatkan operasi pasar di daerahnya masing-masing untuk mengantisipasi praktik curang berupa penimbunan berbagai barang komoditas yang menjadi hajat hidup orang banyak.

Sementara itu, terdapat pula tantangan kemungkinan semakin abainya masyarakatnya atas serangan COVID-19 karena telah merasa mendapatkan vaksin booster. Padahal, gejala kenaikan angka COVID-19 terlihat di beberapa wilayah, khususnya DKI Jakarta, sehingga kewaspadaan tinggi perlu terus dilakukan agar tak semakin menekan kas negara.

Ia pun meyakini dengan kedisiplinan semua pihak, khususnya pemerintah dalam menjaga disiplin keuangan sebagaimana rencana anggaran dalam APBN 2022 yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2022, Indonesia dapat meneruskan prestasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun mencapai level kisaran lima persen.

Baca juga: BI: Akselerasi ekonomi triwulan II-2022 ditopang permintaan domestik

Baca juga: Menko Airlangga: Belanja pemerintah akan digenjot di semester II 2022

Baca juga: Sri Mulyani: Tantangan ekonomi RI ke depan berasal dari eksternal

Baca juga: Sri Mulyani: Ekonomi tumbuh 5,44 persen tempatkan RI di posisi baik