Jakarta (ANTARA) - Partai Buruh meminta agar seluruh dokumen persyaratan pendaftaran partai politik yang mereka unggah langsung ditampilkan di dalam sistem informasi partai politik atau Sipol KPU.


"Kami meminta agar semua data partai buruh keanggotaan itu sudah diunggah, harus masuk dan tampil di Sipol KPU," kata Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.

Dia mengeluhkan kendala yang dihadapi partainya dalam mengunggah data ke Sipol. Data yang telah diunggah menurut dia malah tidak tampil seluruhnya dalam Sipol KPU.
"Kita sudah memasukkan data tahap pertama lebih dari 250.000 tetapi yang tampil di Sipol KPU tidak 250.000 itu, jadi artinya yang dikirim dengan yang tampil itu beda angka, ada selisih, kami minta klarifikasi apa yang menyebabkan ada selisih," kata dia.


Dia minta klarifikasi apa yang menyebabkan ada terkait selisih tersebut, mengapa tidak 100 persen data yang dikirimkan itu tidak tampil di KPU.

Partai Buruh pun mendatangi meja layanan atau help desk KPU agar kendala Sipol yang mereka alami bisa segera teratasi.

Dia juga mempermasalahkan proses akselerasi dalam Sipol. Karena proses tersebut, menurut Said Salahudin partainya harus mengantre dalam proses unggah data ke Sipol.
"Mengantri artinya tidak bisa langsung data dikirim, saat itu juga tampil. Kemudian soal daya tampung Sipol, jadi artinya setiap kami kirim data tidak bisa 250.000 langsung terunggah," katanya.

Tapi lanjut dia harus dibuat dalam folder-folder yang kapasitasnya hanya 100 megabyte yang hanya menampung berapa anggota partai per data folder.

"Kata Helpdesk KPU hanya 200-300 anggota. Itu yang membuat akhirnya partai buruh harus mengklaster-klaster per 100 per 100 MB," ujarnya.

Partai Buruh meminta data yang sudah dikirimkan ke Sipol dengan yang tampil harus sama. Dia juga meminta permasalahan antrean dan daya tampung juga diatasi.