Bukittinggi (ANTARA) - Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Erman Safar mengaku terkejut karena 663 anak di kota wisata tersebut berpotensi stunting atau mengalami kekerdilan akibat kurangnya asupan gizi.

“Kita berkomitmen untuk melakukan penanganan kasus tersebut secara bersama-sama dengan seluruh pihak untuk menekan angka tersebut,” kata dia usai mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Bukittinggi, Rabu.

Dirinya meminta Dinas Kesehatan agar meningkatkan alokasi anggaran untuk membantu sumber makanan tambahan bagi Posyandu yang ada di daerah tersebut.

Pada saat ini anggaran untuk satu Posyandu di daerah itu hanya Rp75 ribu untuk satu Posyandu di daerah itu.

Baca juga: Wagub Sumbar: Edukasi gizi lebih dibutuhkan dalam mengatasi stunting

Baca juga: Kepala BKKBN pantau kondisi KB di Sijunjung Sumbar

“Kami minta anggaran ini ditingkatkan 300 persen untuk tahun depan. Kurangi anggaran penyuluhan-penyuluhan dan ubah menjadi pemberian makanan tambahan bergizi untuk anak tersebut,” kata dia.

Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi sendiri mencatat 663 anak berpotensi stunting itu ditemukan melalui penimbangan masal yang dilakukan Februari lalu dan itu masih 50 persen dari jumlah balita yang ada.

Mereka akan kembali melakukan penimbangan masal seluruh balita di Kota Bukittinggi pada Agustus 2022 dan bisa jadi angka ini bertambah atau menurun.

“Pengukuran anak stunting dari tinggi badan dan lingkar kepala ini agak diragukan, namun kita akan validasi data tersebut agar lebih riil lagi,” kata dia.

Wakil Wali Kota Bukittinggi Marfendi ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Bukittinggi

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumbar Fatmawati mengatakan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 prevalensi stunting di Bukittinggi 19 persen dan memang di bawah provinsi yang berada di angka 23,3 persen.

Angka ini harus menjadi perhatian karena target nasional nantinya adalah 14 persen di 2024.

“Melalui Satgas ini diharapkan penekanan angka stunting ini dapat dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan seluruh pihak. Kita sudah melakukan pemetaan dan pola intervensi yang dapat dilakukan di masing-masing wilayah,” kata dia.

Sejauh ini ada delapan daerah yang telah mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yakni Kabupaten Sijunjung, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Dharmasraya, Kota Padang, Padang Panjang, Pariaman dan Bukittinggi.*

Baca juga: Gubernur Sumbar: Semua pihak harus terlibat turunkan angka stunting

Baca juga: Legislator sayangkan kepala daerah yang masih abai terhadap stunting