Bantul (ANTARA) - Suara gemuruh ombak pantai hingga menghempaskan beberapa bangunan non permanen di pinggir pantai beberapa waktu lalu tentu menjadi peristiwa yang tidak terlupakan bagi pelaku usaha maupun masyarakat pesisir yang menyaksikan peristiwa alam itu.

Salah satu yang merasakan dampak dari dahsyatnya gelombang tinggi pada 16 Juli 2022 adalah para pedagang di tepi Pantai Depok, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bangunan tempat jualannya, tidak jauh dari bibir pantai, hancur diterjang amukan air pasang laut.

Tidak hanya pedagang, para nelayan maupun masyarakat pesisir yang beraktivitas ekonomi di Pantai Depok juga turut merasakan dampak air pasang tersebut, karena beberapa perahu motor tempel rusak, sarana penangkapan ikan seperti jaring rusak.

Dari pendataan pemerintah setempat, gelombang pasang itu mengakibatkan sedikitnya tujuh warung non permanen roboh dengan estimasi kerugian masing-masing Rp5 juta, sejumlah perahu dengan bagian ada yang patah, bocor akibat benturan ketika air laut meluap.

Kejadian tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, dan berupaya agar ke depan dampak dari peristiwa alam itu tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, meski gelombang tinggi yang menjadi fenomena tahunan itu terjadi pada musim-musim tertentu.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam dialog dengan pelaku usaha Pantai Depok, menginginkan agar ada kesepakatan bersama untuk menata ulang wilayah Pantai Depok agar menjadi kawasan dengan potensi ekonomi yang aman, tidak berbahaya bagi masyarakat.

Penataan kembali Pantai Depok tentunya dengan fasilitas yang lebih baik, dan tidak membahayakan bagi wisatawan maupun pelaku usaha itu sendiri, dengan demikian penataan harus secara kawasan agar dapat mengakomodir segala aktivitas ekonomi maupun aktivitas wisata.

Oleh karena itu, menurut Sultan, Pantai Depok perlu didesain ulang bagaimana agar bangunan yang nantinya didirikan tidak membahayakan bagi warga masyarakat yang memanfaatkan aktivitas pariwisata Pantai Depok Parangtritis dalam mencari pendapatan.

"Tidak membahayakan bagi mereka dalam mencari nafkah baik berjualan maupun melaut, dan juga bagaimana mereka yang datang ke sini juga mendapat fasilitas yang cukup bagus, toilet yang bersih dan sebagainya," kata Raja Keraton Yogyakarta Hadiningrat itu.

Terhadap bangunan usaha baik permanen dan non permanen yang saat ini masih berdiri di tepi pantai, oleh Pemda DIY tidak serta merta akan dirobohkan, namun ditata secara bertahap sambil menata kawasan yang representatif di sisi utara jauh dari bibir pantai.

Pemda DIY, kata Sultan, juga berencana membangun fasilitas atau sarana pementasan seni budaya khas Bantul, sehingga selain potensi wisata, seni budaya juga berkembang, dan ditampilkan di hadapan para wisatawan sambil menikmati kuliner pantai selatan.

Baca juga: Parangtritis dan Dlingo masih tujuan wisata utama saat turis ke Yogya

Aktivitas ekonomi

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan, di wilayah Pantai Depok terdapat empat aktivitas ekonomi masyarakat, yaitu nelayan yang menangkap ikan di laut dengan perahu, aktivitas jual beli ikan segar secara langsung di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Kemudian aktivitas berupa industri pengolahan ikan yang dilakukan oleh Koperasi KUB Mina Bahari Pantai Depok, selanjutnya adanya jasa usaha pariwisata berupa kuliner dan jasa jasa usaha pariwisata yang lain.

Karena itu, penataan Pantai Depok menjadi program daerah, bukan OPD (organisasi perangkat daerah) baik DIY maupun Bantul. Gubernur DIY yang sudah meminta penataan itu membuat pemda berpacu dengan waktu bagaimana membuat suatu perencanaan yang terintegrasi.

Untuk merealisasikan penataan kembali kawasan wisata Pantai Depok bukan pekerjaan sepele dan mudah, karena membutuhkan koordinasi lintas sektor yang ada di kabupaten dan provinsi termasuk para pelaku usaha atau masyarakat pesisir.

Oleh karena itu, tim yang akan dibentuk pemkab dan pemda harus bergerak cepat bagaimana menghasilkan suatu perencanaan sampai detail engineering design (DED) nya, untuk memastikan keempat sektor tersebut mendapatkan ruang untuk berjalan seiringan secara optimal.

"Itu merupakan angin segar bagi Kabupaten Bantul karena Gubernur DIY punya kehendak bahwa Pantai Depok akan ditata menjadi kawasan yang representatif, yang namanya penataan dalam satu kawasan itu meliputi multisektoral," kata Bupati Bantul.

Kawasan Pantai Depok juga membutuhkan TPI dengan bangunan yang lebih representatif dari sekarang ini, agar aktivitas jual beli ikan segar dan penghitungan hasil tangkapan lebih nyaman.

Sedangkan untuk warung-warung kuliner ikan, menurut Bupati Bantul, harus ditata lagi dengan letak yang tidak menutup pemandangan laut selatan, bisa dengan berbentuk U, tidak seperti sekarang ini yang berjejer dan paling selatan mepet bibir pantai.

"Sehingga wisatawan itu bisa memandang secara bebas laut, kalau itu terjadi maka berarti ada penataan tentang tempat tempat kuliner ini, ini pasti akan sangat bermanfaat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi pengentasan pengangguran dan kemiskinan," katanya.

Baca juga: KSP sebut kenaikan PPN 11 persen untuk kurangi ketimpangan ekonomi

Potensi perikanan

Di Pantai Depok yang berada di sebelah barat Pantai Parangtritis ini juga terdapat puluhan nelayan yang bernaung dalam koperasi Mina Bahari, dengan jumlah perahu sebanyak 55 unit berjenis perahu motor tempel dari bahan fiberglass.

Dengan sarana yang dimiliki tersebut, tentu dirasa masih kurang dalam mengoptimalkan hasil tangkapan, karena dengan perahu motor tempel, nelayan pergi melaut pada pagi hari dan kemudian pulang atau mendarat pada siang harinya.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Bantul menekankan perlu adanya kapal ikan dengan tonase yang lebih besar hingga 30 gross tonnage (GT), agar nelayan yang pergi melaut tidak langsung kembali pada siang harinya, namun bisa beberapa hari dengan hasil tangkapan lebih banyak.

Tetapi diperlukan tempat atau dermaga untuk menambatkan kapal ikan besar tersebut di wilayah Pantai Depok yang sekarang belum tersedia, sehingga memang nantinya perlu dipertimbangkan untuk pembangunan dermaga kapal.

"Tambatan kapal itu dimana? mari kita kaji, tentu ini akan melibatkan para ahli, kita punya Laguna itu yang mungkin saja itu tepat digunakan sebagai tambatan perahu nelayan," kata Bupati.

Baca juga: DFW: Pengelolaan berbasis masyarakat solusi kesejahteraan pesisir

Target penataan

Pemda DIY dan Pemkab Bantul telah berkomitmen untuk melakukan penataan ulang wilayah Pantai Depok, untuk itu akan segera dibentuk tim terpadu untuk terus melakukan koordinasi lintas sektor, merumuskan rencana penataan yang bisa disepakati bersama.

Bupati Bantul telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah untuk membentuk tim bersama yang di dalamnya ada unsur OPD terkait, para pelaku usaha, pelaku usaha harus terlibat karena mereka yang paling mengetahui kebutuhan dari tujuan penataan kawasan.

"Segera kita bentuk, kalau soal target mudah-mudahan tahun ini tim selesai dan sudah menghasilkan rumusan awal tentang penataan, syukur dalam APBD Tahun 2023 sudah ada yang mengakomodasi hasil rumusan ini," katanya.

Guna mewujudkan penataan tempat kuliner tidak ada kendala, pemerintah sudah memasang beberapa papan peringatan larangan mendirikan bangunan di bibir pantai, agar diindahkan para pelaku usaha, demi keamanan bersama mengingat gelombang tinggi masih berpotensi.

"Ya ini respon sementara dari pemerintah, karena menurut BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) gelombang pasang masih terjadi, maka perlu dilakukan tindakan sementara dengan melarang bangunan baru," katanya.

Sedangkan untuk tindakan jangka panjangnya adalah dengan penataan kawasan secara umum, dan secara bertahap memindahkan bangunan atau warung yang mepet pantai ke utara yang berada dalam jarak aman dari gelombang pasang.

Dengan bangunan-bangunan yang sudah berdiri sekarang ini perlu ditarik mundur sekitar 200 meter dari pantai, sebagai garis sempadan laut agar semua aktivitas nyaman, para pedagang nyaman, wisatawan yang menikmati kuliner juga aman.

Baca juga: Asita sebut wisatawan mancanegara mulai berdatangan di DIY