Denpasar (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya memimpin rombongan Tim Pengendalian Inflasi Daerah provinsi setempat untuk saling berbagi informasi, sekaligus belajar upaya pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi Bali dari dampak pandemi COVID-19.

"Meskipun pariwisata Bali sangat terdampak karena pandemi COVID-19, Bali kami lihat masih bertahan. Kami ke sini untuk bertukar pikiran, mencari solusi dan mungkin nanti dapat membangun kerja sama," kata Mawardi Yahya di Denpasar, Kamis.

Mawardi Yahya beserta rombongan, datang ke Bali untuk mengikuti acara High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Sumatera Selatan dan TPID Provinsi Bali yang bertajuk Sinergitas Pengendalian Inflasi Daerah Mewujudkan Ketahanan Pangan.

Dari Provinsi Bali dalam acara itu diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali GA Diah Utari, serta sejumlah pimpinan dan perwakilan OPD Pemprov Bali dan Kabupaten Bangli.

Menurut Mawardi, Sumsel dan Bali kalau dilihat dari kekayaan sumber daya alamnya memang jauh berbeda. Meskipun Sumsel kaya bahan-bahan tambang (minyak bumi dan batubara).


Sektor Perkebunan
Sedangkan untuk sektor perkebunan, yang 70 persen merupakan perkebunan karet, namun harga karet dalam 10 tahun terakhir itu jeblok. Demikian pula Sumsel masih menghadapi persoalan kemiskinan.

"Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami ingin mengetahui langkah-langkah yang bisa dikerjasamakan dengan Bali," ucap Mawardi.

Terkait potensi atau komoditas pertanian dari Provinsi Sumsel yang bisa dikerjasamakan seperti beras, kopi, gula aren dan gula merah, serta termasuk juga empek-empek.

Sementara itu, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan Bali saat ini terus berupaya untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, yang sebelumnya telah membawa pariwisata Bali hingga di titik nadir.

Namun, kini sudah ada geliat, dengan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dalam beberapa hari terakhir jika dirata-ratakan berkisar 8.000-an orang. "Dengan adanya wisman yang datang, tentu dapat mempengaruhi daya beli masyarakat," ucapnya.

Dewa Indra juga sepakat adanya kerja sama perdagangan dengan daerah lain, karena tentu tidak satu daerah yang dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali GA Diah Utari mengatakan pemulihan ekonomi Bali saat ini masih terus berlanjut.

Ia menambahkan, pelonggaran ketentuan masuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), berdampak pada makin banyaknya penerbangan langsung ke Bali, dan perluasan cakupan visa saat kedatangan (VoA) yang kini sudah untuk 72 negara. Hal itu dianggap memberikan dampak positif bagi ekonomi Bali.

"Rata-rata kunjungan harian wisman kini sudah 8.000-an dan wisnus hingga 12 ribu. Hingga akhir tahun, diperkirakan mencapai 1,43 juta wisman dan 7,1 juta wisnus," ucap Diah Utari.

Perekonomian Bali pada triwulan I-2022 tercatat tumbuh 1,46 persen, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 0,5 persen (yoy). Pada triwulan I-2022, 12 lapangan usaha juga telah tumbuh positif dan yang tertinggi pada lapangan usaha industri pengolahan.

Pemda bersama TPID Provinsi Bali secara aktif melakukan upaya pengendalian harga melalui 4K yang dilakukan di semua Kabupaten/Kota

Keterjangkauan harga dilakukan dengan pemantauan harga di pasar tradisional dan modern dan monitoring ketersediaan stok pada distributor utama. Selanjutnya Ketersediaan pasokan melalui peningkatan kerja sama antardaerah dan pemantauan ketersedian pasokan pada produsen

Kemudian Kelancaran distribusi (pemantauan kelancaran distribusi pangan antarwilayah dan antarpulau) dan yang terakhir Komunikasi Efektif (HLM evaluasi program kerja TPID provinsi dan kabupaten/kota).

Pada Juni 2022, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,92 persen (mtm) atau 5,75 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional. Tekanan inflasi Juni terutama bersumber dari kenaikan kelompok volatile foods terutama komoditas hortikultura seperti cabai, bawang, dan tomat akibat penurunan produksi karena pengaruh cuaca.

"Kami senantiasa mendukung pelaksanaan pengendalian inflasi di Provinsi Bali yakni fungsi advisory pada penyusunan OPS, operasi pasar murah, studi banding dan kerja sama antardaerah," ujarnya.

Dalam ajang penilaian TPID Award, TPID Bali tercatat sudah dua kali sebagai TPID Terbaik Provinsi Bali, kemudian untuk tingkat kabupaten, TPID Kabupaten Bangli sudah dua kali sebagai TPID Berprestasi dan TPID Kabupaten Badung, Bali telah tiga kali sebagai TPID Berprestasi.