Korsel siap berbagi pengalaman bangun Sejong untuk IKN Nusantara
28 Juli 2022 21:06 WIB
Presiden RI Joko Widodo (kiri) dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menyampaikan pernyataan pers bersama di Kantor Kepresidenan Yongsan, Seoul, Korea Selatan, Kamis (28/7/2022). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menyatakan siap berbagi pelajaran dan pengalaman membangun Kota Sejong kepada Pemerintah Indonesia yang kini sedang membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Pengalaman Korea Selatan dalam pembangunan Kota Sejong bisa dijadikan referensi yang baik bagi Indonesia," kata Presiden Yoon saat menyampaikan keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo, seperti dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden RI di Jakarta, Kamis.
Presiden Yoon dan Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan untuk membahas upaya penguatan kerja sama kedua negara di Istana Kepresidenan Yongsan, Seoul, Korea Selatan, Kamis sore.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dengan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan terkait kerja sama teknis pemindahan dan pembangunan ibu kota negara.
"Hal ini akan menjadi fondasi bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk berkontribusi besar pada pembangunan infrastruktur, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pembangunan smart city di ibu kota baru di Indonesia," tambah Yoon.
Baca juga: Jokowi: dukungan pembangunan IKN dari Korsel capai 6,37 miliar dolar
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menyampaikan Korea Selatan berkomitmen mendukung pembangunan IKN Nusantara, termasuk pembangunan smart city, dengan total nilai investasi mencapai 6,37 miliar dolar AS.
"Kami juga telah memulai kerja sama dalam pengembangan IKN Nusantara, antara lain kerja sama dalam pembangunan penyediaan sistem air minum dan capacity building dalam pembangunan smart city," kata Presiden Jokowi.
Salah satu bentuk dukungan itu tertuang dalam MoU kerja sama investasi antara PT Krakatau Steel TbK (KRAS) bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Posco Korea senilai 3,5 miliar dolar AS, yang di dalamnya juga tercantum partisipasi Posco dalam pembangunan IKN Nusantara.
Pemerintah Korea Selatan juga menyepakati pembangunan instalasi pengolahan limbah cair untuk IKN Nusantara.
Baca juga: Presiden Jokowi kunjungi Taman Makam Nasional di Seoul
Sementara itu, dalam keterangannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kerja sama Indonesia-Korea Selatan di IKN Nusantara juga mencakup hibah pembangunan instalasi pemurnian air yang berkapasitas 300 liter per detik.
Korea Selatan juga sepakat membangun pembangunan smart village yang terdiri dari 100 unit rumah sebagai proyek percontohan mulai dibangun pada 2023.
Pemerintah Korea Selatan juga berencana membantu pembangunan terowongan bawah laut atau immerse tunnel yang sesuai dengan konsep forest city untuk menghubungkan IKN Nusantara dengan Kota Balikpapan.
Sebagai informasi, Kota Sejong adalah kota otonomi khusus yang dibangun pada 2007 dengan rencana sebagai ibu kota baru Korsel menggantikan Seoul.
Sejak 2012 hingga kini, tak kurang dari 22 kantor pusat kementerian dan lembaga Korea Selatan telah direlokasi ke Sejong, termasuk Kantor Perdana Menteri.
Saat ini, tercatat hanya lima kementerian Korea Selatan yang mempertahankan kantor pusatnya di Seoul, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Unifikasi Korea, Kementerian Pertahanan Nasional, serta Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga.
Baca juga: Indonesia-Korea Selatan teken kerja sama investasi hijau berkelanjutan
"Pengalaman Korea Selatan dalam pembangunan Kota Sejong bisa dijadikan referensi yang baik bagi Indonesia," kata Presiden Yoon saat menyampaikan keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo, seperti dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden RI di Jakarta, Kamis.
Presiden Yoon dan Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan untuk membahas upaya penguatan kerja sama kedua negara di Istana Kepresidenan Yongsan, Seoul, Korea Selatan, Kamis sore.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dengan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan terkait kerja sama teknis pemindahan dan pembangunan ibu kota negara.
"Hal ini akan menjadi fondasi bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk berkontribusi besar pada pembangunan infrastruktur, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pembangunan smart city di ibu kota baru di Indonesia," tambah Yoon.
Baca juga: Jokowi: dukungan pembangunan IKN dari Korsel capai 6,37 miliar dolar
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menyampaikan Korea Selatan berkomitmen mendukung pembangunan IKN Nusantara, termasuk pembangunan smart city, dengan total nilai investasi mencapai 6,37 miliar dolar AS.
"Kami juga telah memulai kerja sama dalam pengembangan IKN Nusantara, antara lain kerja sama dalam pembangunan penyediaan sistem air minum dan capacity building dalam pembangunan smart city," kata Presiden Jokowi.
Salah satu bentuk dukungan itu tertuang dalam MoU kerja sama investasi antara PT Krakatau Steel TbK (KRAS) bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Posco Korea senilai 3,5 miliar dolar AS, yang di dalamnya juga tercantum partisipasi Posco dalam pembangunan IKN Nusantara.
Pemerintah Korea Selatan juga menyepakati pembangunan instalasi pengolahan limbah cair untuk IKN Nusantara.
Baca juga: Presiden Jokowi kunjungi Taman Makam Nasional di Seoul
Sementara itu, dalam keterangannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kerja sama Indonesia-Korea Selatan di IKN Nusantara juga mencakup hibah pembangunan instalasi pemurnian air yang berkapasitas 300 liter per detik.
Korea Selatan juga sepakat membangun pembangunan smart village yang terdiri dari 100 unit rumah sebagai proyek percontohan mulai dibangun pada 2023.
Pemerintah Korea Selatan juga berencana membantu pembangunan terowongan bawah laut atau immerse tunnel yang sesuai dengan konsep forest city untuk menghubungkan IKN Nusantara dengan Kota Balikpapan.
Sebagai informasi, Kota Sejong adalah kota otonomi khusus yang dibangun pada 2007 dengan rencana sebagai ibu kota baru Korsel menggantikan Seoul.
Sejak 2012 hingga kini, tak kurang dari 22 kantor pusat kementerian dan lembaga Korea Selatan telah direlokasi ke Sejong, termasuk Kantor Perdana Menteri.
Saat ini, tercatat hanya lima kementerian Korea Selatan yang mempertahankan kantor pusatnya di Seoul, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Unifikasi Korea, Kementerian Pertahanan Nasional, serta Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga.
Baca juga: Indonesia-Korea Selatan teken kerja sama investasi hijau berkelanjutan
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
Tags: