Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak lebih banyak perusahaan terjun ke bisnis yang mengadopsi langkah-langkah Environment, Social, and Governance (ESG) karena implementasinya berkorelasi positif kepada kinerja keuangan perusahaan.

Perusahaan dengan penerapan ESG kuat akan lebih mudah memasuki pasar baru dan memperluas operasi, karena lebih banyak negara yang memudahkan penerbitan izin bagi perusahaan semacam itu,” kata Menko Airlangga dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Bisnis dengan tata kelola yang baik (good governance), ujarnya, juga akan mampu menghadapi berbagai tekanan dari regulator, para aktivis lingkungan, serikat pekerja, dan sebagainya. Di samping itu, konsumen juga lebih menyukai merek produk yang menjunjung nilai-nilai yang baik dan ramah lingkungan.

Investasi bertema ESG atau SDG juga mengalami tren peningkatan seiring semakin pedulinya investor terhadap isu-isu keberlanjutan. Pada tahun 2016, Bursa Efek Indonesia mencatat hanya 1 produk ESG di pasar modal, sementara di tahun 2021 jumlahnya meningkat drastis menjadi 15 produk dengan nilai Rp3,45 triliun.

Baca juga: Indonesia-China perkuat ikatan ekonomi lewat optimalisasi RCEP

Pemerintah pun telah menerbitkan SDG Bond perdana pada 2021 lalu dan juga obligasi bertema SDG senilai total Rp35,2 triliun.

Lebih lanjut Menko Airlangga menuturkan seluruh dunia saat ini sedang dihadapkan pada tantangan “Badai yang Sempurna” (The Perfect Storm) yang merupakan krisis multidimensi yang kompleks dan terjadi pada saat bersamaan. Tantangan yang juga dikenal dengan 5C tersebut terdiri dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, Conflict antara Rusia-Ukraina, Climate Change, Commodity Prices, dan Cost of Living.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar Indonesia tidak boleh lengah karena isu Climate Change juga membayangi Indonesia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

“Untuk menghadapi risiko perubahan iklim itu, banyak perusahaan dunia yang telah merespon dengan mengumumkan komitmen net-zero atau carbon-neutral untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan berinvestasi dalam menjaga kondisi iklim,” ucap dia.

Selain itu, masuknya topik transisi energi sebagai salah satu isu prioritas Presidensi G20 Indonesia juga membuktikan komitmen Pemerintah dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Presidensi G20 telah menghasilkan salah satu concrete deliverables dengan diluncurkannya Country Platform untuk Mekanisme Transisi Energi bersama ADB dan PT SMI. Platform tersebut menjadi kerangka yang menyediakan pembiayaan transisi energi dengan memobilisasi dana dari publik dan swasta secara berkelanjutan, serta dapat diadopsi di negara lain sesuai kebutuhannya.

“Menghadapi berbagai tantangan dunia, serta di tengah upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan sinergi dan kerja sama erat antara Pemerintah dengan dunia usaha,” tutur dia.

Pemerintah Indonesia, tegas Airlangga, siap menerapkan prinsip-prinsip ESG untuk mendukung infrastruktur berkelanjutan dan tangguh, namun dibutuhkan pula peranan sektor swasta dalam mengadaptasi standar-standar kualitas SDG.

Baca juga: Airlangga berharap insentif dorong pencapaian target lifting migas