Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri, pihaknya akan terus meningkatkan kapasitas daerah dalam menyusun program pembangunan prioritas.


"Kadang-kadang pemerintah daerah banyak mengusulkan program, tapi itu menjadi keinginan, belum kebutuhan. Sayang saat diprioritaskan jadi agak ke bawah," katanya dalam Media Gathering di Sentul, Kamis.
Perumusan program pembangunan daerah dilakukan mulai dari tingkat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenmbangdes), tetapi program yang akan dijalankan disepakati dalam Musrnembang Nasional.

Program yang dijalankan tersebut akan menentukan besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang diterima masing-masing daerah.

"Kesiapan pemerintah daerah dalam membuat prioritas perencanaan pembangunan sering jadi isu. Bersama Bappenas dan Kemendagri kita terus meningkatkan kapasitas daerah agar semakin baik," katanya.

Ia menyebutkan kapasitas pemda dalam menyusun program prioritas daerah juga ditingkatkan guna menyelaraskan program tersebut dengan program prioritas nasional seperti pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Kita Juga melakukan sinergi kebijakan fiskal antara belanja pusat dan daerah, mulai dari perencanaan di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), kita mulai kurangi mana anggaran-anggaran di daerah yang dia juga dibiayai dari belanja pusat sehingga tidak terjadi duplikasi belanja, ini terus kita kita perbaiki," katanya.

Kementerian Keuangan sebelumnya mencatat DAK fisik yang telah tersalur mencapai Rp5,2 triliun sampai akhir Juni 2022 atau meningkat 15,3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021.

Baca juga: Kemenkeu percepat penyaluran DAK fisik dorong bangun infrastruktur

Baca juga: Proposal daerah untuk DAK banyak yang kurang lengkap