Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran perlindungan sosial semester I-2022 Rp188,2 triliun atau tumbuh 5,1 persen dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp179,1 triliun.

Realisasi Rp188,2 triliun tersebut juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp167,3 triliun maupun tahun 2019 yang sebesar Rp141,3 triliun.

“Meski COVID-19 terkendali tapi penyalurannya tetap tinggi bahkan lebih tinggi. Ini artinya guncangan pasca pandemi ternyata tidak menyurut tapi masih sangat tinggi,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani menyebutkan realisasi Rp188,2 triliun itu meliputi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp70,9 triliun dan nonPEN Rp117,2 triliun.

Peningkatan realisasi dipengaruhi oleh realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) melalui program Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, Bantuan PKL Warung dan Nelayan serta penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH).

Tak hanya K/L, peningkatan juga terjadi karena belanja non K/L berupa subsidi energi yang meliputi subsidi BBM, subsidi listrik dan subsidi LPG.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pun turut mendukung peningkatan penyaluran anggaran perlindungan sosial yaitu melalui BLT Desa.

Secara rinci, realisasi penyaluran semester I meliputi program Kartu Pra Kerja yang diberikan kepada 1,7 juta peserta dan PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian Kartu Sembako kepada 18,7 juta KPM, BLT Desa kepada 7,5 juta KPM dan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 3,7 juta debitur.


Baca juga: Menkeu sebut anggaran perlinsos capai Rp441,3 triliun pada 2023
Baca juga: Kemnaker dorong pengemudi dapat perlindungan sosial ketenagakerjaan
Baca juga: CELIOS imbau Pemerintah tambah alokasi anggaran perlindungan sosial