Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) bersama Korea SMEs and Startups Agency (KOSME) bersinergi untuk memberdayakan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

“Ini merupakan momen yang sangat penting bagi upaya peningkatan peran UMKM untuk mendukung inklusi keuangan,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Penjajakan kerja sama ini sebelumnya telah dilakukan melalui kunjungan kerja Vice President KOSME Kim Moon Hwan beserta delegasi ke Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb pada 12 April 2022.

Cakupan kerja sama DJPb dengan KOSME dalam MoU ini meliputi berbagi pengetahuan mengenai dukungan sistem, pengetahuan dan keahlian, business matching serta pameran dan promosi pasar UMKM.

Sementara beberapa kegiatan yang disepakati dan akan dilaksanakan antara lain riset bersama mengenai pemberdayaan UMKM bagi kedua negara serta study trip dan site visit.

Kemudian lokakarya, pelatihan dan pertukaran pengetahuan lainnya termasuk bazar, pameran dan kegiatan promosi maupun bentuk kerja sama lain yang disepakati bersama.

KOSME sendiri merupakan sebuah entitas serupa Badan Layanan Umum (BLU) pengelolaan dana yang berada di bawah Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) and Startups Korea Selatan.

Beberapa fungsi yang dilakukan oleh KOSME yaitu pembiayaan UMKM, dukungan atas ekspor oleh UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia UMKM dan peningkatan inovasi UMKM.

President of KOSME Kim Hakdo menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memberdayakan UMKM melalui penandatanganan MoU ini sehingga dapat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan naik kelas.

Sebenarnya program pemberdayaan UMKM pada tahun ini akan dilaksanakan oleh semua kantor wilayah (kanwil) DJPb di seluruh Indonesia dengan branding UMKM Financing Empowerment (U-Fine).

Dalam program tersebut, Kanwil DJPb akan melakukan serangkaian kegiatan pembinaan kepada UMKM dengan tujuan utama inklusi keuangan dan mendorong debitur program pembiayaan pemerintah untuk naik kelas.

Kanwil DJPb akan bekerja sama dengan bank Himpunan Bank Negara (Himbara) dan bank syariah anak perusahaan BUMN selaku penyalur KUR demi mendukung UMKM yang membutuhkan pembiayaan.

Sedangkan bagi UMKM yang membutuhkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kanwil DJPb akan mendorong lewat kerja sama dengan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Tujuan dari kerja sama ini adalah memfasilitasi agar UMKM dapat memenuhi seluruh persyaratan sehingga layak mendapatkan modal usaha baik KUR ataupun UMi sehingga usahanya semakin berkembang.

Kanwil DJPb pun turut memberi pelatihan, bantuan pemasaran, pembiayaan, pendampingan mengurus perizinan serta penggunaan belanja pemerintah lewat Digipay dan Kartu Kredit Pemerintah untuk membeli produk-produk UMKM.

Berbagai kegiatan DJPb tersebut akan semakin optimal dengan penandatanganan MoU bersama KOSME karena akan ada knowledge sharing pengalaman pembinaan UMKM di Korea Selatan yang telah berjalan.

Baca juga: Smesco siapkan pendanaan untuk UKM penyedia suvenir resmi G20

Baca juga: Membawa produk UMKM Indonesia jadi masyhur di pasar dunia