Washington (ANTARA) - Amerika Serikat mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan untuk menghukum junta Myanmar, setelah eksekusi empat aktivis demokrasi di negara itu.

Berbicara pada konferensi pers reguler, Senin (25/7), Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price meminta negara-negara untuk melarang penjualan peralatan militer ke Myanmar dan menahan diri dari tindakan apa pun yang akan memberikan kredibilitas internasional kepada junta.

Ditanya apakah pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan sanksi terhadap industri gas Myanmar, sektor yang terhindar dari sanksi AS putaran sebelumnya, Price mengatakan bahwa dalam diskusi mereka tentang tindakan lebih lanjut, semua opsi tersedia.

"Dengan kekejaman mengerikan yang telah dilakukan junta, kondisi rezim ini tak normal," kata Price.

Baca juga: Junta Myanmar eksekusi empat aktivis demokrasi

Pada Senin, militer Myanmar yang berkuasa mengumumkan bahwa mereka telah mengeksekusi empat aktivis demokrasi yang dituduh membantu "aksi teror".

Dijatuhi hukuman mati dalam persidangan rahasia pada Januari dan April, keempat aktivis itu dituduh membantu gerakan perlawanan sipil yang telah memerangi militer sejak kudeta tahun lalu dan tindakan keras berdarah terhadap protes nasional.

Eksekusi pertama yang dilakukan Myanmar dalam beberapa dekade memicu kecaman internasional.

Tidak ada negara yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan Myanmar lebih dari China, kata Price.

Ia juga menyerukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mempertahankan preseden yang melarang perwakilan junta dalam pertemuan ASEAN.

Sumber: Reuters

Baca juga: PBB serukan sanksi terhadap junta Myanmar setelah eksekusi aktivis
Baca juga: Wakil RI untuk AICHR kutuk eksekusi tahanan politik di Myanmar