Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertahanan dan keamanan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Robi Sugara mengingatkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait pencalonan sebagai bakal calon presiden.

"Sebab ketika nama Andika masuk ke bursa capres, itu sudah pasti ditarik pada kepentingan politik, sementara dirinya masih menjabat sebagai Panglima TNI," kata Robi dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, secara aturan tidak ada yang dilanggar oleh Andika dalam tindakannya itu, tetapi secara etika mencederai profesionalitas TNI di kemudian hari.
Baca juga: Anies, Ganjar, dan Andika Perkasa bakal calon presiden dari NasDem


Robi menyebut ada dua alasan kinerja Andika sebagai Panglima TNI berpotensi ganda dengan kepentingan politik pribadinya. Pertama, pengumuman akhir pengusungan calon presiden secara definitif dari Partai NasDem kemungkinan akhir tahun 2022.

"Andika dengan jabatan yang dipimpinnya akan memanfaatkan power tersebut untuk mempengaruhi NasDem mengusungnya, sebab secara personal Andika seperti membiarkan usulan dari NasDem tersebut dan ini berpotensi abuse of power," ujar pengajar Pengkajian Stratejik FISIP UIN Syarif Hidatullah Jakarta ini.

Lebih lanjut, Robi melihat beda sikap antara Andika dengan Panglima TNI 2015-2017 Gator Nurmantyo. Gatot secara tegas ketika menjabat sebagai Panglima TNI mengatakan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan atau tidak bersedia dicalonkan sebagai presiden selagi dirinya menjabat sebagai Panglima TNI.

Alasan kedua, menurut Robi, ketika tidak ada sikap yang jelas oleh Andika, maka pekerjaannya sebagai Panglima TNI berpotensi menjadi tidak profesional.

"Sebab apa pun yang akan dilakukannya saat ini pasti sarat ditunggangi dengan pencitraan dirinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas,” kata Robi pula.
Baca juga: Pengamat: Anies, Ganjar, Andika perlu atasi tantangan untuk maju 2024
Baca juga: NasDem umumkan bakal calon presiden demi jaring tanggapan masyarakat