Kopeng, Semarang (ANTARA News) - Menteri Kehutanan (Menhut), MS Kaban, mengingatkan bahwa Indonesia bakal diadili masyarakat internasional, jika pemerintah memenuhi tuntutan penutupan PT Freeport, seperti yang mengemuka dalam unjuk rasa di sejumlah tempat. "Kalau PT Freeport ditutup, apakah negara Indonesia tidak akan diadukan ke pengadilan internasional? Meskipun sudah mengeluarkan miliaran rupiah, belum tentu kita akan menang di pengadilan intrnasional nanti," kata Kaban saat berdialog dengan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Hotel Kartika Pariwisata, Kopeng, Kabupaten Semarang, Sabtu. Ia menjelaskan, dalam satu negara, siapa pun pemimpinnya, apabila sudah menandatangani perjanjian internasioanl, maka presiden berikutnya harus melanjutkan apa yang telah ditandatangani presiden sebelumnya. "Tidak bisa presiden yang baru lalu mengatakan itu bukan saya yang menandatangani," ujarnya. Ia mengatakan, etika internasional memang begitu, dan seandainya PT Freeport benar-benar ditutup, berapa ratus ribu orang yang akan menjadi penganggur. "Jadi, mari kita cari solusinya supaya hidup kita lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya," katanya. Menurut Kaban, yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), yang dipikirkan oleh pemerintah selama ini adalah ingin memakmurkan rakyat. Pemerintah memandang rakyat selama ini banyak berkorban dan pemerintah berkeinginan membuat rakyat hidupnya lebih baik dari pada di masa lalu. Ia mengingatkan, kepada para tokoh masyarakat atau tokoh politik jangan membuat pernyataan-pernyataan yang sampai menimbulkan permasalahan baru sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat. "Sebagaimana kita ketahui pada waktu lalu. Ada salah seorang tokoh yang dengan gagah mengatakan tutup Freeport. Setelah ada kejadian di sana, dia diam dan tidak mau bertanggungjawab. Tidak boleh begitu menjadi seorang pemimpin," katanya. Oleh karena itu, ia mengatakan, bagi seorang pemimpin perlu untuk memikirkan dulu secara matang sebelum mengeluarkan pernyataan. Pernyataan itu berdampak atau tidak terhadap kehidupan masyarakat, katanya. "Padahal, saya yakin kalau beliau menjadi presiden tidak akan mungkin berani untuk menutup PT Freeport. Kalau di luar, dia baru berani," katanya. Apa pun yang dilakukan pemerintah sekarang, kata dia, dianggap tidak ada yang benar, padahal pada zaman pemerintahan Soeharto apa pun yang dilakukan beliau selalu benar, dan tidak ada yang berani menyalahkan. "Namun, sekarang ini lain zamannya, apa pun yang dilakukan pemerintah tidak ada yang benar," demikian Kaban. (*)