"Rupiah digital akan menjadi alat pembayaran yang sah di negeri ini, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Mata Uang, dan Undang-Undang BI," kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur bulan Juli 2022 dengan cakupan triwulanan yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Rupiah digital akan memiliki desain fitur keamanan dan coding spesifik layaknya uang rupiah kertas, sehingga khazanah rupiah digital pun akan dibangun selayaknya khazanah uang rupiah kertas.
Baca juga: BI: Penerbitan rupiah digital tak hilangkan peredaran uang tunai
Secara prinsip, Perry menjelaskan uang rupiah kertas dan rupiah digital akan sama fungsinya, hanya bentuknya yang berbeda. Namun rupiah digital akan diberikan fitur keamanan melalui berbagai coding, termasuk fitur keamanan dari kejahatan siber maupun operasional lainnya.
Terkait pendistribusiannya, BI akan menyebarkan rupiah digital secara wholesale, artinya kepada perbankan dan perusahaan jasa pembayaran yang besar.
"Ini selayaknya pendistribusian uang rupiah kertas di mana setiap bank memiliki rekening di BI dan kemudian menggunakan rekening tersebut saat membutuhkan uang kertas rupiah untuk mengambil uang rupiah ke BI dan jika ada kelebihan akan kembali disetorkan ke BI," jelasnya.
Baca juga: BI: Mata uang digital bank sentral bisa tingkatkan pasar modal
Selanjutnya, kata dia, perbankan dan perusahaan jasa pembayaran besar tersebut akan diberikan izin oleh bank sentral untuk menggunakan rupiah digital sebagai alat pembayaran berbagai transaksi ritel, apakah melalui perbankan maupun perusahaan jasa keuangan yang lebih kecil, e-commerce, atau perusahaan rintisan (startup).