"Penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian surat berharga negara (SBN) untuk pembiayaan APBN," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur bulan Juli 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Dengan demikian, secara keseluruhan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan GWM rupiah secara bertahap dan pemberian insentif GWM berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas dan intermediasi perbankan.
Perry mengungkapkan penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan kepada dunia usaha terus menunjukkan pemulihan dengan kecukupan likuiditas yang terjaga.
Pada Juni 2022, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tinggi mencapai 29,99 persen, sehingga tetap mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit.
Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama BI dan Kementerian Keuangan, bank sentral sejak 1 Januari hingga 20 Juli 2022 melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sebesar Rp56,11 triliun.
"Langkah ini sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional serta pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19," tambahnya.
Selain itu, ia menyampaikan likuiditas perekonomian juga tetap longgar pada Juni 2022, yang tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 16,6 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dan 10,64 persen (yoy).
Baca juga: Rupiah menguat didorong percepatan kenaikan GWM
Baca juga: BI perkirakan kenaikan GWM kurangi likuiditas perbankan Rp110 triliun
Baca juga: BI: Normalisasi kebijakan akan dilakukan pada saat yang tepat
Baca juga: Rupiah menguat didorong percepatan kenaikan GWM
Baca juga: BI perkirakan kenaikan GWM kurangi likuiditas perbankan Rp110 triliun
Baca juga: BI: Normalisasi kebijakan akan dilakukan pada saat yang tepat