Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengingatkan untuk tidak lengah dalam menghadapi berbagai tantangan akibat perekonomian global yang terindikasi sedang menuju resesi.

"Kita harus memperhatikan secara cermat perkembangan ekonomi mitra utama dan global yang tengah menuju resesi agar dampaknya terhadap perekonomian dalam negeri kita bisa dieliminasi semaksimal mungkin," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Meski, sejauh ini indikator perekonomian nasional relatif aman, sebutnya, kondisi tersebut dapat memburuk jika pemerintah lengah dalam mengantisipasi berbagai kebijakan negara yang menjadi mitra utama seperti China, Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa.

"Salah satu kuncinya adalah menjaga pasar dalam negeri dan sikap hati-hati pemerintah dalam mengambil kebijakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Rachmat Gobel mengingatkan bahwa meski dalam tataran makro perekonomian saat ini relatif aman, namun pemerintah harus mencermati perkembangan di tataran mikro. Menurutnya, saat ini beban biaya hidup masyarakat terus meningkat yang diantaranya terlihat pada laju kenaikan indeks harga konsumen (IHK) yang jauh lebih tinggi dibandingkan 2021.

Mengacu pada data BPS, laju inflasi Januari-Juni 2022 sudah mencapai 3,91 persen. Menurut Gobel, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan laju inflasi sepanjang tahun 2021 yang hanya 1,87 persen.

Inflasi tertinggi terjadi pada sektor pengeluaran makanan dan minuman yang mencapai 6,23 persen, transportasi 3,92 persen, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga 3,41 persen, perawatan pribadi dan jasa lainnya 3,64 persen.

"Angka itu memberi gambaran bahwa beban biaya hidup yang ditanggung masyarakat sepanjang 2022 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun lalu. Bagi masyarakat lapisan bawah dan para pekerja, kondisi saat ini sangat berat karena tingkat upah hanya naik rata-rata satu persen," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, ancaman resesi global sangat berpotensi membuat kesenjangan sosial ekonomi semakin lebar. Apalagi jika tidak diiringi strategi yang efektif untuk mengangkat kelompok berpenghasilan rendah seperti UMKM yang menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.

Selain harus memperlebar dan memperbesar realisasi insentif bagi UMKM, ia menyarankan pemerintah untuk menjaga pasar dalam negeri.

"Pasar dalam negeri yang besar merupakan insentif tersendiri. Jadi jangan kemudian dimanfaatkan untuk dibanjiri barang impor," katanya.

Ia juga meminta agar belanja APBN/APBD maupun belanja BUMN/BUMD digunakan untuk produk-produk dalam negeri dengan mengacu pada ketentuan tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Jangan seperti sebelumnya, program refocusing malah jebol untuk belanja impor. Ini sama saja duit kita untuk membiayai negara lain dan menyejahterakan buruh negara lain," ucapnya.

Di tengah tekanan beban biaya hidup yang meningkat, kata Gobel, pengendalian impor ini merupakan insentif tersendiri bagi masyarakat. Ia pun yakin jika semua berada dalam poros yang sama maka ekonomi Indonesia bukan hanya aman tapi juga akan melaju dengan benar.

"Kita butuh manajemen yang terorkestrasikan dengan solid dan rapi sesuai dengan visi dan misi Bapak Presiden Jokowi yang sangat concern terhadap kemakmuran rakyat," tutur dia.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel resmikan asrama santri di Gorontalo
Baca juga: Gobel: HACF berikan semangat UMKM bersaing di pasar global
Baca juga: Rachmat Gobel: Saatnya UMKM bangkit setelah didera pandemi