London (ANTARA) - Badan penerbangan PBB pada Selasa (19/7) untuk pertama kalinya menyalahkan para pejabat senior Belarus atas hoaks tahun lalu yang memaksa penerbangan Ryanair mendarat.

Pendaratan itu berujung pada penangkapan seorang wartawan pembangkang.

Pesawat itu sedang dalam perjalanan dari Athena ke Vilnius pada Mei 2021 ketika pengendali penerbangan Belarus memerintahkannya untuk mendarat di Minsk dengan alasan ancaman bom.

Begitu berada di landasan pacu, jurnalis Belarus Roman Protasevich ditahan bersama dengan pacarnya saat itu.

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), yang sebelumnya mengatakan tidak tahu siapa yang berada di balik hoaks itu, mengecam pemerintah Minsk karena "melakukan tindakan campur tangan yang melanggar hukum" yang bertentangan dengan aturan penerbangan.

"Dewan ICAO mengakui bahwa ancaman bom terhadap (penerbangan itu) ... sengaja dipalsukan dan membahayakan keselamatan penerbangan itu, dan lebih jauh ancaman itu disampaikan kepada awak pesawat atas instruksi para pejabat senior pemerintah Belarus," kata ICAO dalam sebuah pernyataan, mengutip informasi baru.

Perwakilan Rusia, tambah ICAO, sangat keberatan dengan kesimpulan tersebut.

Negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi terhadap Minsk karena mendukung invasi Rusia ke Ukraina.

Kementerian luar negeri Belarus belum menanggapi permintaan untuk berkomentar atas pernyataan ICAO itu.

Minsk sebelumnya mengatakan pihaknya bertindak sesuai hukum dan sesuai dengan semua norma internasional, dan menuduh Barat menggunakan insiden tersebut untuk mencoba merongrong Presiden Alexander Lukashenko.

Protasevich, mantan editor media berita oposisi terkemuka, meninggalkan kegiatan politiknya dan dibebaskan dari penjara untuk jadi tahanan rumah.

Oposisi di Belarus percaya bahwa Protasevich membuat pengakuan karena dipaksa.

Sumber: Reuters

Baca juga: Belarus lanjutkan verifikasi pengendalian persenjataan
Baca juga: Belarus akan latihan militer dekat perbatasan dengan Ukraina
Baca juga: Presiden Belarus Lukashenko setujui ekspansi hukuman mati