Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara siap menghadirkan ekosistem perikanan terintegrasi di Indonesia melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga demi memenuhi kebutuhan pangan rakyat sekaligus mensejahterakan para nelayan. Menteri BUMN Erick Thohir ingin ekosistem perikanan meniru jejak kesuksesan ekosistem pertanian melalui program Makmur yang telah terintegrasi dari hulu sampai giling dengan menjangkau 200 ribu hektare pada empat komoditas utama, yakni sawit, tebu, jagung, dan padi.

"Dengan fokus pada produk yang laku di pasar itu pendapatan petani naik 46 persen," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Erick mengatakan nelayan memegang peran penting bagi masa depan ekonomi serta kedaulatan pangan bangsa karena 54 persen asupan protein nasional merupakan kontribusi nelayan melalui produk ikan dan makanan laut lainnya.

Dengan luas dan beragam kondisi perairan, Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Potensi perikanan darat Indonesia sebesar tiga juta ton per tahun, sedangkan potensi perikanan laut mencapai 12,54 juta ton per tahun.

Erick menegaskan bahwa BUMN bertekad mewujudkan kesejahteraan nelayan dan memetakan kebutuhan para pahlawan maritim bangsa tersebut melalui tiga inisiatif. Pertama, pendanaan nelayan dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) di sektor perikanan.

Ia menyampaikan serapan KUR di nelayan baru sebesar Rp2,1 triliun dari total KUR yang mencapai Rp388 triliun. Serapan PNM Mekaar oleh nelayan juga tercatat baru sebesar Rp1,6 triliun dari total alokasi yang disediakan yang sebesar Rp46 triliun.

"Ini masih terlalu kecil, maka kami dorong supaya ada pendataan ganda di nelayan, suami dapat bantuan, ibu-ibunya juga di rumah bisa tetap berusaha dengan PNM Mekaar. Bantuan permodalan itu bisa membantu nelayan terlepas dari jeratan rentenir," jelas Erick.

Lebih lanjut ia menuturkan BUMN juga mendukung sarana perikanan dengan memperbaiki tata kelola bahan bakar minyak (BBM) agar nelayan dapat akses BBM yang berkelanjutan.

Erick menilai perbaikan tata kelola BBM dapat memotong hingga 60 persen pengeluaran nelayan. Ia pun menawarkan para nelayan membentuk sebuah koperasi, sehingga Pertamina akan memiliki data yang jelas dalam menyalurkan solar bersubsidi.

"Jangan sampai (solar bersubsidi) disalurkan, bukan buat nelayan tapi dipakai buat orang lain, akhirnya BBM bersubsidi dipakai (korporasi) yang besar-besar lagi," kata Erick.

Inisiatif ketiga adalah membuka akses pasar dengan mengoptimalkan seluruh kanal distribusi baik daring maupun luring yang akan berdampak signifikan bagi peningkatan penyerapan hasil nelayan.

Erick menyarankan para nelayan mulai mencari opsi lain dalam mencari ikan, salah satunya lewat budidaya. Hal ini sebagai alternatif dan langkah antisipatif dalam pencarian ikan di laut yang kerap diliputi ketidakpastian tangkapan.

"Sebagai negara maritim terbesar di dunia, bangsa kita tidak boleh memunggungi nasib nelayan. Bahkan, kita tidak bisa bicara soal kedaulatan pangan tanpa melibatkan peran nelayan. Karena itu, BUMN sedang berjuang menciptakan ekosistem usaha yang berpihak pada kesejahteraan nelayan, terutama nelayan kecil dan tradisional," pungkas Erick.

Baca juga: KNTI minta nelayan tradisional dipermudah mendapatkan BBM bersubsidi
Baca juga: Menko Airlangga: Bantuan tunai nelayan guna kurangi kemiskinan ekstrem
Baca juga: Kemenhub serahkan bantuan lima unit kapal untuk nelayan di Patimban