Makassar (ANTARA) - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mendorong insentif guru honorer tingkat SMA/SMK dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak menjadi polemik penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kami harapkan bisa dimasukkan dalam APBD agar berjalan semuanya. Kami akan arahkan dimasukkan ke APBD Perubahan," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Muhammad Irfan AB di Makassar, Senin, menanggapi polemik pembayaran insentif guru honorer di sekolah yang kesulitan, karena hanya mengandalkan dana BOS.

Ada beberapa guru kontrak insentifnya dibayarkan APBD, tidak semua guru honorer mendapat hak yang sama.

Baca juga: Disdik Sulsel: Kemendikbud setuju guru honorer digaji dari dana BOS

Legislator Fraksi PAN ini menuturkan dari laporan yang diterima, polemik tersebut terjadi di Kabupaten Luwu, Soppeng, Barru, Bulukumba, dan beberapa daerah lain. Ada sekolah yang memiliki banyak siswa dengan dana BOS cukup, bagaimana dengan sekolah yang memiliki sedikit siswa dengan dana BOS terbatas.

"Ini menjadi perhatian kita bersama, karena menyangkut kesejahteraan guru, walaupun guru honorer, waktu mengajarnya juga padat, namun tidak berimbang dengan pendapatan mereka," tuturnya.

Pihaknya berharap besar agar guru honorer yang tidak masuk dalam anggaran APBD dicarikan solusi demi peningkatan mutu serta kualitas pendidikan bagi anak didik.

Baca juga: Pemprov Sulsel usulkan kenaikan gaji honorer

Baca juga: 11.000 guru non ASN Sulsel segera dilindungi BPJAMSOSTEK

"Jangan dibiarkan masalah ini terkatung-katung tanpa ada solusi dan hanya menggunakan dana BOS. Kami akan terus upayakan dan berkomunikasi dengan dinas pendidikan agar ada jalan keluarnya," ujar Irfan.

Sebelumnya, sejumlah guru honorer tingkat SMA dan SMK mengeluhkan lambatnya pembayaran honor mereka karena terkendala pencairan dana BOS dua hingga tiga bulan.