"Total data tunggakan dari 414 perusahaan ini sekitar Rp1,1 miliar lebih per akhir Juni 2022," kata Kepala BPJS Kesehatan Pamekasan Munaqib kepada media di Pamekasan, Senin.
Perinciannya di Kabupaten Bangkalan sebanyak 111 perusahaan, Pamekasan 137 perusahaan, Sampang 55 perusahaan dan di Kabupaten Sumenep sebanyak 111 perusahaan.
Tunggakan pembayaran untuk Kabupaten Bangkalan senilai Rp424 juta lebih, Pamekasan Rp293 juta lebih, Sampang Rp160 juta lebih dan di Kabupaten Sumenep senilai Rp255 juta lebih.
Baca juga: BPJS Kesehatan Badung terima bayar tunggakan JKN dengan sampah plastik
Baca juga: BPJS Kesehatan Sulsel luncurkan program "Rehab" angsur tunggakan iuran
Munaqib menjelaskan, pihaknya kini melakukan pendekatan persuasif kepada masing-masing perusahaan yang menunggak membayar iuran itu.
"Pimpinan perusahaan telah kita ingatkan agar segera melunasi tunggakan tersebut, sebab, jika pembayaran iuran lambat, maka berpotensi merugikan karyawan di perusahaan tersebut," katanya.
Menurutnya, jumlah tunggakan pembayaran iuran di BPJS Kesehatan itu belum termasuk tunggakan bagi peserta mandiri.
"Kalau tunggakan peserta mandiri mencapai Rp70 miliar lebih," katanya.
Hanya saja, sambung dia, BPJS Kesehatan memberi kelonggaran melalui program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) dengan cara mencicil.
"Kalau untuk perusahaan tidak ada. Makanya, perlu kebijakan manajemen perusahaan," katanya.
Baca juga: BPJS Kesehatan gelar program relaksasi hapus tunggakan tahunan? Ini faktanya
Baca juga: Peserta JKN-KIS bisa manfaatkan cicilan tunggakan iuran melalui BRIMunaqib menjelaskan, pihaknya kini melakukan pendekatan persuasif kepada masing-masing perusahaan yang menunggak membayar iuran itu.
"Pimpinan perusahaan telah kita ingatkan agar segera melunasi tunggakan tersebut, sebab, jika pembayaran iuran lambat, maka berpotensi merugikan karyawan di perusahaan tersebut," katanya.
Menurutnya, jumlah tunggakan pembayaran iuran di BPJS Kesehatan itu belum termasuk tunggakan bagi peserta mandiri.
"Kalau tunggakan peserta mandiri mencapai Rp70 miliar lebih," katanya.
Hanya saja, sambung dia, BPJS Kesehatan memberi kelonggaran melalui program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) dengan cara mencicil.
"Kalau untuk perusahaan tidak ada. Makanya, perlu kebijakan manajemen perusahaan," katanya.
Baca juga: BPJS Kesehatan gelar program relaksasi hapus tunggakan tahunan? Ini faktanya
Baca juga: Anies minta BPJS Kesehatan lunasi tunggakan tagihan RS swasta