Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN akan menjadikan Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara sebagai pelabuhan ekspor untuk mengurangi kerugian akibat kargo yang harus melewati Pelabuhan Singapura dan Pelabuhan Malaysia.

“Kami sedang berikhtiar untuk menjadikan Belawan sebagai pelabuhan ekspor yang melayani direct call (pelayaran langsung),” kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Erick mengungkapkan fakta bahwa saat ini 95 persen kargo asal pelabuhan Belawan tidak langsung menuju negara tujuan, namun harus melalui Pelabuhan Singapura dan Malaysia. Tidak hanya pelabuhan Belawan, sebagian besar pelabuhan di Pulau Sumatra hanya sebagai feeder.

Menurutnya, kondisi ini lantas menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.

Dominasi Malaysia dan Singapura itu terus berlanjut sampai sekarang. Sepanjang Januari sampai Mei 2022, sekitar 51 persen peti kemas yang melakukan aktivitas bongkar muat di Belawan menuju ataupun berasal dari Malaysia. Sedangkan, sisanya 44 persen ke Singapura dan Thailand sebanyak 5 persen.

Sebagai gambaran, pelayaran langsung atau direct call kapal peti kemas dari Indonesia ke Los Angeles, misalnya, hanya perlu 23 hari. Sebaliknya dengan transshipment, rute yang sama perlu waktu 31 hari dengan tambahan ongkos 20 sampai 30 persen lebih mahal.

"Pengembangan Belawan bisa dimulai dengan mendatangkan kapal-kapal kontainer berukuran besar ke Belawan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan peralatan bongkar muat di Pelabuhan Belawan agar memadai untuk pengangkutan direct call," kata Erick.

Selain itu, volume muatan peti kemas juga harus ditumbuhkan dengan menjadikan Belawan sebagai gateway bagi pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitarnya. Muatan kargo yang tersebar di pelabuhan-pelabuhan kecil di Sumatra dapat dibawa ke Belawan untuk diangkut ke negara tujuan.

PT Pelindo mencatat dari 550.871 TEUs peti kemas yang bongkar muat di Belawan sepanjang tahun lalu dengan rincian sebanyak 59 persen berasal maupun menuju pelabuhan-pelabuhan di Malaysia. Sementara itu, sisanya 25 persen menuju Singapura, sebanyak 16 persen ke Thailand, Taiwan, dan beberapa negara lain.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor dari Sumatera Utara sejauh ini tersebar ke lebih dari 30 negara. Pada 2021, ekspor dari daerah ini berdasarkan tonase paling banyak ditujukan ke China 16 persen, India 6,7 persen, Jepang 6,2 persen, dan Amerika Serikat 4 persen.

Porsi Malaysia dan Singapura sebagai negara tujuan akhir ekspor dari Sumatera Utara terbilang sangat kecil kurang dari 2 persen.

Menteri Erick menuturkan bahwa ekspor barang yang transit ke negara lain sangat merugikan perekonomian Indonesia.

Praktik tersebut lantas membuat ekspor Indonesia kurang kompetitif karena harus menanggung biaya logistik yang mahal serta makan waktu. Selain itu, Indonesia juga kehilangan banyak devisa.

Tak hanya merugikan pelaku ekspor, transshipment membuat Indonesia kehilangan lebih banyak devisa. Jasa layanan kapal kontainer selama ini dibayar dalam mata uang asing dolar AS.

Data Bank Indonesia mencatat dari 6.286 miliar dolar AS defisit neraca jasa transportasi Indonesia pada tahun 2021, sebesar 6.232 miliar dolar AS atau 99 persen disumbangkan oleh defisit pada biaya pengangkutan barang.

Baca juga: KKP percepat pembangunan Pelabuhan Belawan jadi Eco Fishing Port
Baca juga: Erick Thohir klaim program transformasi kian menyehatkan keuangan BUMN
Baca juga: BUMN dorong peningkatan pembiayaan untuk UMKM