Jakarta (ANTARA) - Kepala Subdirektorat Kebijakan Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Diki Zenal Abidin mengatakan bahwa sebanyak 226 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terlibat kegiatan lelang pemerintah di 2022.

“Nilainya ini memang masih belum besar, kami melihat masih perlu ditingkatkan, baru Rp317 juta,” katanya dalam media briefing daring yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Besaran, Persyaratan, dan Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Persen atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.

Melalui peraturan tersebut pemerintah memberikan fasilitas berupa tarif bea lelang hingga 0 persen untuk tiga jenis lelang, yakni Lelang Produk UMKM, Lelang Terjadwal Khusus, dan Lelang Eksekusi Benda Sitaan.

Pengenaan tarif bea lelang sampai dengan 0 persen ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung penjualan produk UMKM yang sempat terdampak COVID-19.

“Kami harapkan dengan stimulus ini, ada kenaikan lelang produk UMKM yang fantastis,” imbuhnya.

Untuk Lelang Produk UMKM, tarif bea lelang adalah sebesar 0 persen untuk Bea Lelang Pembeli dan sebesar 1 persen untuk Bea Lelang Penjual.

Pengenaan tarif dimaksud dapat diberikan dengan syarat lelang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I, barang yang dilelang adalah produk UMKM kecuali kendaraan bermotor, dan penjual adalah pelaku UMKM yang ditunjukkan dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha seperti IUMK, SIUP, dan IUI.

Baca juga: Kemenkeu sebut pokok lelang sampai Juni 2022 terkumpul Rp13,65 triliun

Baca juga: Kemenkeu terapkan bea lelang hingga 0 persen untuk 3 jenis lelang