Solo (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah akan terus meningkatkan tata kelola industri sawit, termasuk dengan melakukan audit.

"Sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, Presiden memerintahkan untuk dilakukan audit terhadap tata kelola yang berjalan saat ini. Pemerintah juga terus mengambil berbagai langkah untuk dapat mencapai target dari sisi hulu hingga hilir," kata Luhut dalam acara Penyerahan Data Perkebunan Sawit Kabupaten dalam rangka Audit Perkebunan Sawit Seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis.

Melalui keterangan tertulis yang diterima di Solo, Jawa Tengah, Kamis, Luhut menyebut industri kelapa sawit di Indonesia sebagai salah satu industri strategis karena lebih dari 16,4 juta orang hidup dan bekerja di industri tersebut. Selain itu, industri ini juga merupakan penghasil ekspor terbesar.

Oleh karena itu, Luhut menyampaikan pemerintah terus mengambil berbagai langkah untuk dapat mencapai target dari sisi hulu, yakni perkebunan sampai ke hilir berupa industri pengolahan kelapa sawit, oleokimia, dan biodiesel.

Baca juga: BPKP mulai audit perusahaan sawit usai terima surat dari Luhut

Hal ini akan membantu melengkapi data dan informasi, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat.

Kendati dihadapkan pada situasi tekanan ekonomi dunia, peran kelapa sawit sangat besar, baik dari sisi hulu maupun hilir.

Kelapa sawit berperan besar terhadap ekonomi Indonesia. Selain salah satu penyumbang terbesar ekspor dan penerimaan negara, harga tandan buah segar (TBS) dan minyak goreng yang terjangkau membantu menjaga tingkat konsumsi.

"Untuk masalah harga TBS belum bisa dikomunikasikan sekarang, karena kita juga harus melihat perkembangan,” imbuhnya.

Luhut pun mengakui permasalahan masih terjadi di sisi hulu karena realisasi ekspor masih membutuhkan waktu untuk kembali normal pasca larangan ekspor. Namun, di awal Juli telah terjadi percepatan realisasi ekspor mencapai 267 ribu ton dalam sehari.

Baca juga: Kemendag diminta percepat ekspor CPO guna dongkrak harga TBS petani

Percepatan ekspor dilakukan dengan meningkatkan rasio pengali 1:7 untuk SIMIRAH 2.0. Ada pun realisasi DMO SIMIRAH 2.0 (pengiriman dari produsen ke distributor 1) telah mencapai 281 ribu ton.

Dengan rasio pengali 1:7 dan sisa alokasi dari program transisi dan percepatan, terdapat alokasi ekspor hingga 4 juta ton untuk bulan Juli.

Langkah percepatan realisasi ekspor ini akan mampu mendorong pengosongan tangki dan membantu meningkatkan harga TBS di tingkat petani.

Walaupun dunia sedang dihadapkan pada tantangan krisis energi dan pangan, namun pemulihan ekonomi Indonesia tetap berjalan kuat dan cepat.

Luhut pun menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan banyak negara di dunia. Selain itu, pertumbuhan ekspor Indonesia menjadi salah satu tertinggi di dunia pada Mei 2022 lalu.

"Ekspor kita masih menjadi salah satu yang kuat di dunia. Kita semua harus hati-hati melihat pergerakan dunia ini. Kita beruntung sampai hari ini masalah pangan masih oke banget," pungkas Luhut.