Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengaku hingga saat ini belum pernah ada pembicaraan tingkat menteri soal rencana kenaikan Tarif dasar Listrik (TDL). "Sampai sekarang belum ada pembicaraan di tingkat menteri tapi mungkin secara teknis sudah, tetapi di tingkat menteri belum," kata Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di kantor Wapres Jakarta, Senin. Menurut Purnomo, pembicaraan mengenai soal TDL tersebut masih dibicarakan di tingkat tim teknis. Dan tim teknis tersebut, tambah Purnomo, hasilnya akan disampaikan kepada menteri. Sementara itu ketika ditanyakan soal hasil audit Badan pemeriksa Keuangan (BPK), menurut Purnomo, hasil audit BKP tersebut hanya menyatakan adanya defisit cost sebesar Rp 27 Triliun dan dari defisit sebesar itu hanya terdapat Rp17 triliun sehinga masih ada kekurangan sekitar Rp10 triliun. "Tetapi BKP tidak merekomendasikan apa-apa. Yang ingin saya ketahui metodologi yang digunakan BPK seperti apa ?," kata Purnomo. Menurut Purnomo, sepengetahuannya audit yang dilakukan oleh BPK tersebut berdasarkan data yang lalu. Sementara itu, tambahnya, pemerintah inginkan untuk tahun 2006 ini. Yang jelas, tambah Purnomo soal TDL tersebut nantinya akan tergantung kepada hitungan-hitungan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebelumnya, Menneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta mengatakan jika pemerintah memutuskan akan menambah subsidi bagi PLN, setelah adanya kesepakatan DPR, maka hal itu diperkirakan tidak akan mempengaruhi target defisit anggaran 2006. Dia memperkirakan jika pemerintah tidak mau membebankan tambahan subsidi PLN kepada masyarakat, maka dibutuhkan anggaran Rp10-12 triliun untuk menutupi seluruh kebutuhan PLN dalam menyediakan listrik. Dalam APBN 2006, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 0,7 persen. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik pada 2006, maka PLN membutuhkan tambahan subsidi sekitar Rp10,2 triliun, di luar subsidi yang sudah di luar subsidi yang sudah dianggarkan DPR untuk tahun anggaran 2006 Rp17 triliun.(*)