Mataram (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendukung langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merevitalisasi Posyandu di wilayah itu.

"Dukungan tersebut tidak hanya berupa dana, melainkan juga dalam bentuk bantuan untuk menjadikan Posyandu Keluarga sebuah gerakan nasional," kata Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Media, Rendi Witular saat bertemu Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan gerakan ini nantinya tidak hanya didukung oleh dana pemerintah saja, melainkan juga dapat didukung oleh dana corporate social responsibility atau CSR berbagai perusahaan dan lembaga pendukung.

Oleh karena itu sebagai langkah awal Kementerian Kesehatan akan menjadikan Posyandu Keluarga di Desa Senaru, Kabupaten Lombok Utara sebagai proyek percontohan untuk mematangkan konsep.

Baca juga: Menko PMK sebut pemerintah perluas layanan posyandu

Baca juga: PKK Denpasar padukan layanan dalam Posyandu Paripurna

"Nanti perusahaan, lembaga donatur itu melihat konsep posyandu yang benar. Sehingga mereka masuk ke situ untuk membangun posyandu yang sukses," katanya.

Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah
menyambut baik atensi pemerintah pusat tersebut. Ia menekankan agar konsep program revitalisasi Posyandu yang telah diperjuangkan sejak tahun 2019 semakin dimatangkan sehingga program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB ini bisa menjadi sebuah gerakan yang bisa diikuti oleh Posyandu yang ada di seluruh Indonesia.

"Kita harus punya konsep. Hanya dengan gerakan kita bisa sukses. Kalau hanya menyandarkan ke dana APBD dan sebagainya sifatnya sebentar-bentar hilang," katanya.

Wagub menjelaskan perkembangan Posyandu Keluarga di NTB hingga saat ini sudah mencapai 7. 656 unit per April 2022. Sedangkan pengisian data EPPBGM Tahun 2021 sebesar 99 persen dari kasus kekerdilan atau stunting sebanyak 19,23 persen di 2022 sebesar 93 persen dengan program penanganan kasus stunting sebanyak 22,30 persen.

Program unggulan revitalisasi posyandu adalah salah satu komitmen Pemprov NTB dalam menjadikannya sebagai ujung tombak penanganan beragam persoalan sosial kesehatan di tingkat dusun.*

Baca juga: Japfa komit dukung pemerintah turunkan angka stunting di Indonesia

Baca juga: Kemendes PDTT gagas layanan primer lewat Posyandu Kesejahteraan