Palembang (ANTARA) - Bank Indonesia menilai program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada November 2021 layak diadopsi hingga ke tingkat regional Sumatera.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan R Erwin Soeriadimadja mengatakan program yang mendorong daerah memiliki kemandirian atas kebutuhan pangannya sendiri ini atau tak tergantung daerah lain demikian selaras dengan program pemerintah secara nasional yakni ketahanan pangan.

“Kami sangat mendukung adanya program Sumsel Mandiri Pangan ini dan kenapa tidak jika menjadi Sumatera Mandiri Pangan,” kata Erwin di Palembang, Rabu.

Ia mengatakan ketersediaan bahan pokok serta kelancaran jalur distribusi sangat menentukan dalam upaya menjaga kestabilan harga.

Bahan-bahan pangan seperti cabai, bawang, telur ayam, daging ayam ras hingga kini masih terus menjadi penyumbang inflasi di Sumsel karena kebutuhan Sumsel untuk kebutuhan pokok itu tergolong tinggi sehingga membutuhkan suplai dari luar daerah.

“Untuk beras memang Sumsel surplus, tapi untuk cabai dan bawang kebutuhan jauh lebih tinggi. Itulah BI mengembangkan digital farming dengan tingkat keberhasilan 100 persen di kluster cabai Ogan Ilir, yang diharapkan dapat dilakukan daerah lain juga,” kata dia.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengklaim program ini belum berjalan selama satu tahun tapi dampak positif dalam menjaga harga pangan sudah dirasakan, seperti pada momen Idul Fitri lalu.

“Terpenting dari gerakan ini yakni mengubah pola pikir masyarakat, dari pembeli (konsumtif) menjadi produktif atau menghasilkan sendiri kebutuhannya, bahkan menambah penghasilan keluarga,” kata dia.

Gerakan yang mendorong warga memanfaatkan lahan sempit dan pekarangan untuk ditanami beragam sayur-mayur yang menjadi kebutuhan rumah tangga ini terus digalakkan pemprov sejak diluncurkan pada November 2021.

Bukan hanya sayur-mayur, warga juga diajak memenuhi sendiri kebutuhan protein keluarga seperti berternak ayam dan ikan lele.

Melalui upaya ini diharapkan Sumsel menjadi daerah yang mampu menjaga ketahanan pangannya, atau tidak tergantung lagi dengan daerah lain. Para ibu dinilai menjadi ujung tombak dari keberhasilan program ini seperti adanya gerakan menanam cabai di dalam pot.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Luthfy Latief mengatakan pemerintah pusat sangat mengapresiasi program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Saat ini dunia sedang dihadapkan krisis pangan, bahkan sejumlah negara yang biasa mengekspor produk pangannya kini memutuskan untuk menyetok demi kebutuhan dalam negeri sendiri.

Artinya, jika kondisi ini tidak diantisipasi maka Indonesia juga bisa mengalami hal yang sama.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 telah ditetapkan penggunaan Dana Desa untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40 persen, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen, dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8 persen (delapan persen), dan sisanya untuk program sektor prioritas lainnya.

“Berdasarkan rincian ini pemerintah di tingkat desa tidak perlu khawatir untuk memanfaatkan DD desa untuk kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan,” kata Luthfy saat mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, Rabu.

Baca juga: Gubernur Sumsel klaim Sumsel Mandiri Pangan berhasil tekan harga
Baca juga: Pemkab OKU tanam jagung wujudkan Program Sumsel Mandiri Pangan
Baca juga: Wagub Sumsel ajak masyarakat sukseskan program mandiri pangan