Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jendral Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menyatakan pihaknya memperoleh alokasi dari pagu indikatif tahun anggaran 2023 sebesar Rp5,93 triliun atau di bawah dari usulan yang ditawarkan sebesar Rp8,7 triliun.

Adapun rincian alokasi pagu indikatif tersebut untuk kelompok yang committed sebesar Rp1,2 triliun atau 20,21 persen guna mendanai antara lain kegiatan bersifat multi years contract (MYC) sekitar Rp547 miliar, serta operasional dan rehabilitasi (OPOR) sebesar Rp134 miliar atau 9,2 persen.

“Ini seluruh infrastruktur yang pernah kami bangun dan kita pastikan pada 2024 akan termanfaatkan sebesar Rp134 miliar atau 2,25 persen,” ujar dia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR yang dipantau secara virtual, di Jakarta, Selasa.

Alokasi anggaran untuk kelompok committed juga guna mendukung penyelenggaraan perumahan khususnya dukungan manajemen Rp519 miliar atau 8,75 persen, termasuk gaji, belanja operasional dan non operasional.

Selanjutnya rincian alokasi pagu indikatif ditujukan untuk prioritas nasional dan direktif sebesar Rp4,33 triliun atau 72,93 persen yang terdiri dari direktif presiden dan menteri Rp1,13 triliun atau 19,09 persen, penanganan bencana Rp88 miliar atau 1,47 persen, aspirasi Rp3,11 triliun atau 52,37 persen.

“Karena keterbatasan anggaran, untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) belum teralokasi,” ucapnya.

Sedangkan untuk kegiatan prioritas baru ada Rp407 miliar atau 6,86 persen yang mencakup kegiatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) serta rumah umum.

Jika ditilik dari distribusi per sektor, alokasi anggaran diberikan untuk pembangunan rumah susun Rp1,88 triliun sebanyak 83 tower atau 3.240 unit yang termasuk dari anggaran kegiatan MYC 2022/2023 dan program OPOR.

“Ini harus kita selesaikan. Dari 300-an rumah susun yang lalu, ada 83 rumah susun yang akan kita lanjutkan, 66 tower di antaranya usulan dari aspirasi,” kata Iwan.

Sektor selanjutnya ialah pembangunan rumah khusus untuk penanganan bencana terutama di Sulawesi Tengah (Sulteng) sejumlah 2.484 unit dengan anggaran Rp404 miliar.

Di dalamnya antara lain ada pinjaman Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) guna penanganan lanjutan hunian tetap yang ada di Sulteng.

Kemudian untuk sektor Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/rumah swadaya senilai Rp2,72 triliun dengan jumlah 103 ribu unit yang termasuk biaya perencanaan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi (monev).

“Untuk padat karyanya dari skema BSPS, nilai berdasarkan unit sebesar Rp2,45 triliun dari Rp2,72 triliun yang akan menyerap 206 ribu tenaga kerja,” ungkap Ditjen Perumahan.

Lalu, berkaitan dengan sektor PSU Rumah Umum sebesar Rp407 miliar guna membangun 27.825 unit dan lima lokasi PSU jalan akses perumahan untuk memastikan pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus bisa meningkat dalam rangka menyelesaikan kekurangan perumahan (backlog) dan target program sejuta rumah.

Sisanya, lanjutnya, untuk sektor dukungan manajemen dan output non fisik hanya Rp519 miliar guna gaji, biaya operasional dan non operasional.

Baca juga: Anggaran Ditjen Perumahan 2022 capai Rp5,1 triliun

Baca juga: Kementerian PUPR tata perumahan di koridor Sirkuit Mandalika

Baca juga: Kementerian PUPR benahi kualitas jalan 1.902 rumah subsidi di Sulut