Jakarta (ANTARA) - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan komitmen kader PDIP untuk tidak melakukan korupsi dengan membacakan isi surat pernyataan para kepala/wakil kepala daerah PDIP di hadapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto mengatakan hal itu saat mengikuti sosialisasi dan pembekalan antikorupsi kepada pengurus PDIP dari tingkat pusat hingga daerah lewat Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, di Kawasan Kuningan, Jakarta Pusat, Senin.

Ia menjelaskan surat itu wajib ditandatangani para kepala daerah sebagai wujud komitmen partai melalui instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: PDI Perjuangan tegur Masinton soal peluang koalisi dengan PKS-Demokrat
Hasto mengatakan Megawati selalu memperingatkan kader PDIP untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

"Kemarin, di rapat kerja nasional PDIP, hal itu kembali diingatkan Megawati," kata Hasto dalam siaran persnya.

Megawati berpesan kepada kepala/wakil kepala daerah untuk menjadi pemimpin, bukan pejabat sehingga harus memiliki tanggung jawab, tidak korupsi, dan melayani masyarakat.

"Kami ditugaskan oleh Ibu Mega untuk betul-betul agar seluruh kader PDIP memiliki komitmen kuat melalui program pencegahan korupsi dari KPK. Politik cerdas berintegritas dan terpadu. Ini adalah komitmen kami yang ditandatangani para kepala daerah yang akan diikuti seluruh anggota legislatif dan struktural partai kami," papar Hasto.

Baca juga: Sekjen PDIP bantah ada pertemuan politik Ganjar dan AHY
Untuk diketahui, surat pernyataan itu diteken 215 kepala/wakil kepala daerah saat mengikuti rapat koordinasi di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Kamis (16/6).

Ia membacakan beberapa poin surat pernyataan tersebut, yakni berperan proaktif untuk mencegah dan/atau memberantas korupsi, kolusi, nepotisme, dan tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Selain itu, lanjut dia, tidak membuat janji dan/atau menerima janji apa pun secara Iangsung atau tidak Iangsung dari pihak mana pun sehubungan dengan kewenangan dan/atau jabatan yang dimiliki, tidak meminta atau menerima pemberian secara Iangsung atau tidak Iangsung berupa barang, hadiah atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: PDIP gelar Festival Bakar Ikan Nusantara
"Partai tak melakukan pembelaan terhadap mereka yang menyalahgunakan wewenang," katanya usai membacakan beberapa poin surat pernyataan.

Dia sempat menyampaikan salam kepada awak KPK di acara sosialisasi yang dipimpin Ketua KPK Firli Bahuri.

Hasto menceritakan bahwa saat mendengar agenda ini, Megawati langsung menginstruksikan agar pendidikan ini diikuti secara daring oleh para kader PDIP dari seluruh daerah.

Pada di acara itu, ratusan pengurus daerah PDIP hadir secara virtual melalui layanan telekonferensi yang disediakan. Hasto sendiri hadir di lokasi bersama Bendahara Umum Olly Dondokambey, serta Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, I Made Urip, Mindo Sianipar, dan Eriko Sotarduga.