Jakarta (ANTARA) - Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merealisasikan anggaran sebanyak Rp197,88 miliar atau 33,44 persen hingga 17 Juni 2022 dari total pagu tahun anggaran 2022 sebesar Rp591,77 miliar.

“Sehingga (realisasi) mencapai 33,4 persen, dengan capaian fisik 32,29 persen. Sehingga dengan demikian maka rencana penyerapan hingga akhir 2022, atau prognosis yang kami ajukan sebesar 93,5 persen,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR di Jakarta, Senin, sebagaimana disaksikan melalui tayangan daring.

Fatah memaparkan hingga akhir Mei 2022, Setjen PUPR telah melaksanakan beberapa kegiatan utama. Pertama, pengelolaan, perencanaan dan penganggaran, dengan progres keuangan sebesar Rp48,6 miliar atau 31,5 persen. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan seperti penyusunan 43 rencana aksi nasional berdasarkan hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan strategis aksi nasional tahun anggaran 2022.

Kedua, Setjen PUPR juga merealisasikan anggaran Rp30,5 miliar atau progres keuangan 26,8 persen untuk kegiatan pengelolaan dan administrasi pegawai serta organisasi tata laksana. Contoh kegiatan di bidang ini, antara lain, adalah layanan dan informasi berupa pemeliharaan daya untuk SDM terpusat secara berjenjang, dan berkelanjutan dan terintegrasi untuk 40.325 pegawai.

Ketiga, Setjen PUPR melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dengan realisasi Rp24,4 miliar dan progres keuangan Rp21,6 persen. Keempat, pengelolaan umum dengan realisasi Rp172,8 miliar atau progres keuangan 32,8 persen.

Dalam kegiatan pengelolaan umum, Setjen PUPR telah merehabilitasi dan merenovasi bangunan gedung, pemeliharaan dan penyempurnaan lanskap dan prasarana lingkungan, serta perbaikan sarana utilitas.

Sejumlah kegiatan utama lainnya yang dilaksanakan Setjen PUPR adalah, kelima, pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum dengan realisasi Rp21,9 miliar dan progres keuangan sebesar 26,1 persen, keenam yakni pengelolaan barang milik negara dengan realisasi Rp37,5 miliar dan progres keuangan sebesar 27 persen.

Ketujuh yakni kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan komunikasi publik dengan realisasi anggaran Rp42,9 miliar dan progres keuangan 25,7 persen, kedelapan yaitu pengkajian dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dengan realisasi Rp36 miliar dan progres keuangan 32 persen.

Kegiatan utama yang kesembilan adalah pengelolaan data dan teknologi informasi Kementerian PUPR dengan realisasi Rp140,2 miliar dan progres keuangan 25 persen, dan kesepuluh yaitu penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur daerah sebesar Rp36,7 miliar.

Baca juga: Menteri Basuki butuh Rp43,73 triliun bangun infrastruktur dasar IKN

Baca juga: Pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2023 sebesar Rp98,21 triliun

Baca juga: Kementerian PUPR alokasikan Rp13,76 triliun program padat karya 2023