Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menekankan penguatan sinergitas TNI-Polri menjadi salah satu kunci utama dalam menyukseskan dan mewujudkan visi Indonesia Emas di 2045.

"Harapan saya, sinergitas TNI-Polri yang selama ini terbangun terus bisa kita jaga sehingga dapat mengawal kebijakan pemerintah serta mampu menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan kamtibmas dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata Sigit dikutip dari siaran pers di Jakarta, Jumat.

Kapolri menyampaikan itu saat menjadi salah satu pembicara dalam Apel Komandan Satuan (Dansat) TNI AD di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Sigit memaparkan soal optimalisasi sinergitas TNI-Polri dalam menyelesaikan permasalahan bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur 2045.

Baca juga: Kapolri gelorakan Visi Indonesia Emas 2045 di titik nol IKN
Terkait mewujudkan Indonesia Emas, Sigit menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menuangkan tujuh impian Indonesia mulai 2015-2085. Kebijakan Pemerintah saat ini, kata Sigit, mengarah untuk melaksanakan peta jalan tersebut.

Dari visi itu, Sigit menyebut ada empat pilar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yakni manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, ekonomi yang maju dan berkelanjutan. Ketiga, pembangunan yang merata dan inklusif, dan keempat, negara yang demokratis, kuat dan bersih.

Menurut Kapolri itu semua bisa terwujud apabila syaratnya, stabilitas kamtibmas, kedaulatan negara, soliditas TNI-Polri terjaga dengan baik.

"Namun kalau tidak, jangan pernah mimpi mewujudkan visi ini. Ini pentingnya pertemuan kita hari ini. Sehingga kita bisa melihat kembali ada tujuan besar yang harus kita kawal sebagai pilar utama bangsa," ucap Sigit.

Sigit menjelaskan soal skenario pertumbuhan perekonomian Indonesia, untuk saat ini sudah mulai masuk ke tahapan lepas landas yang di dalamnya pemerintah sedang menyiapkan pembangunan SDM unggul hingga menyiapkan infrastruktur yang bertujuan sebagai fondasi perekonomian industri dan manufaktur.

Dengan begitu, lanjut dia, diharapkan pada 2030 hingga 2035, pertumbuhan perekonomian Indonesia jauh lebih baik.

Peran TNI-Polri harus terus memantau dan mengawasi situasi dinamika lingkungan strategis ditingkat global, nasional hingga regional seperti pandemi COVID-19, perang Ukraina-Rusia, kemunculan kelompok terorisme, masalah soal kedaulatan, Pemilu serentak di 2024, mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan dinamika dalam negeri lainnya.

Sigit pun menegaskan TNI-Polri saat ini terus melakukan optimalisasi dalam penguatan sinergitas dan soliditas. Hal itu diimplementasikan mulai dari pendidikan dasar, pengembangan, hingga pendidikan pengembangan umum.

Bahkan, sinergitas dan soliditas TNI-Polri yang konkret, menurut Sigit sangat dirasakan dalam penanganan serta pengendalian pandemi COVID-19. Pasalnya, kedua lembaga tersebut terus berada di lini terdepan terkait hal tersebut.

"Salah satu success story adalah bagaimana penanganan pandemi COVID-19. Pada saat itu kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita semua yang harus di belakang tiba-tiba harus ada di lini terdepan. Alhamdulillah 2021 menempati tempat pertama di ASEAN terkait penanganan COVID-19," katanya.

Dampak positif dari sinergitas TNI-Polri yakni pertumbuhan ekonomi yang sempat minus 5 persen kemudian meningkat menjadi 7 persen. Kuartal kedua, ketiga sempat turun tapi kuartal keempat 2021 dan kuartal pertama 2022 bisa naik 5 persen.

Sigit mengatakan masih ada hal lain permasalahan bangsa yang memerlukan implementasi dari sinergitas dan soliditas TNI-Polri, di antaranya pencegahan serta penanganan konflik sosial masyarakat, mitigasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK), antisipasi hingga pemberian bantuan apabila terjadinya bencana alam, penanganan dan penanggulangan terorisme, serta isu di Papua yang memerlukan peran dari TNI-Polri.

Kemudian, lanjut dia memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan kondusif, aman dan tertib, hingga mengatasi munculnya kelompok yang menentang ideologi Pancasila.

Sinergitas TNI-Polri juga sangat dibutuhkan untuk mengawal dan memastikan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Mengingat, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Indonesia sentris dengan semangat pemerataan perekonomian di seluruh Indonesia.