Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai perlu perencanaan lebih baik terkait migrasi siaran analog ke digital (ASO) yang ditargetkan selesai pada 2 November 2022, sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah yang tepat sebagai prioritas.

"Perlu perencanaan yang lebih baik menuju 2 November 2022 agar tidak terjadi 'miss', misalnya membuat langkah prioritas di beberapa daerah yang sudah siap menerima siaran digital," kata Abdul Kharis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Digitalisasi Penyiaran Komisi I DPR dengan lembaga penyiaran multipleksing, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Menkominfo minta distribusi bantuan STB dipercepat

Kharis mengusulkan agar pemberlakuan ASO bisa dilakukan di daerah yang 90 persen wilayahnya telah dapat menerima siaran digital. Sementara itu menurut dia, bagi daerah yang belum mencapai 90 persen dapat menerima siaran digital, perlu dicarikan solusi bersama.

"Ini kan daripada semua mau bersama (penerapan ASO) lalu ada masalah dimana-mana, lebih baik prioritas bertahap itu lebih realistis," ujarnya.

Abdul Kharis mengakui dalam RDPU tersebut banyak masukan dari lembaga penyiaran multipleksing terkait hambatan dan kendala dalam menyukseskan program ASO.

Dia menjelaskan, kendala tersebut seperti data masyarakat penerima "set top box" (STB) kurang akurat, lokasi yang sulit dijangkau, dan sebagian data sudah berubah karena tidak diperbaharui.

Baca juga: Kominfo akan perluas ASO ke wilayah lain

"Karena itu kami harap ada koordinasi antra para lembaga penyiaran multipleksing dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar ada solusi sehingga target ASO tanggal 2 November 2022 bisa berjalan lancar," katanya.

Dia menjelaskan, kendala lain yang disampaikan multiplexer adalah vendor STB yang sangat terbatas, sehingga ada usulan agar kerjasama dengan politeknik dalam pembuatan STB sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi.

Usulan tersebut menurut dia bisa dilakukan karena pembuatan STB cukup mudah, dan hanya perlu bimbingan atau rambu-rambu yang diberikan Kominfo.

"Saya bayangkan target 2 November 2022, lalu ada 20 juta masyarakat harus meninggalkan analog ke digital, lalu STB belum tersedia karena vendor terbatas maka harus cari solusi secepatnya," ujarnya.

Baca juga: ASO perdana di delapan wilayah bisa jadi contoh