Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen menilai pemerintah sudah bekerja keras menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak, yakni melalui pengadaan vaksin yang didistribusikan ke berbagai daerah prioritas.

"Pemerintah sudah bekerja keras untuk penanganan penyakit PMK. Masyarakat perlu berhati-hati dan konsultasi ke pakar kesehatan atau didampingi petugas dalam pemilihan hewan ternak. Memang seharusnya ada penyuluhan ringkas terkait teknis pemilihan hewan yang sehat melalui desa atau petugas kesehatan tingkat desa," kata Nabil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Pada Kamis (16/6), pemerintah berhasil mendatangkan 800.000 dosis vaksin PMK. Vaksin itu sudah didistribusikan ke berbagai daerah prioritas dan masyarakat bisa mendapatkan secara gratis.

Baca juga: Pemerintah percepat vaksinasi ternak untuk cegah PMK meluas

Terkait dengan situasi ternak, Nabil menyarankan kepada peternak agar berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk pengawasan dan penguatan kualitas kesehatan hewan ternak, sehingga dalam waktu singkat ada perbaikan kualitas.

"Jelas sekali pemerintah memprioritaskan untuk penanganan PMK ini, terutama terhadap peternak dan konsumen. Dari sisi penyiapan vaksin dan tenaga kesehatan untuk program vaksinasi, ini merupakan langkah penting dan semoga dalam waktu dekat segera terlihat hasil nyata," ujar Nabil.

Nabil mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan langkah nyata terkait pengecekan hewan yang akan menjadi hewan kurban. Menjelang Hari Raya Idul Adha, ia mengusulkan ada satu tahap pengecekan melalui petugas kesehatan terkait untuk mengetahui mana hewan yang layak dikurban, mana yang tidak. Secara teknis, menurut dia, kebijakan itu bisa dilakukan di tingkat desa.

"Pihak pemerintah desa bersama instansi terkait perlu berkoordinasi dengan ormas (organisasi masyarakat) semisal NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, dan yang lain, serta petugas kesehatan, untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik atas hewan kurban yang akan disembelih hingga terbebas dari penyakit dan status kehalalannya jelas menurut hukum agama," katanya.

Saat membuka sidang kabinet, Presiden Joko Widodo meminta para menteri untuk bersungguh-sungguh dalam menanggulangi PMK. Jokowi meminta penanganan PMK seperti pencegahan COVID-19.

Jokowi mengatakan bahwa cara-cara yang digunakan dalam penanggulangan pandemi juga bisa diterapkan untuk menangani PMK, seperti vaksinasi.

"Cara itu bisa dilakukan untuk penyakit mulut dan kuku. Sudah ada contohnya dan cara-caranya, saya kira silakan segera dilaksanakan di lapangan," kata dia.

Baca juga: Kementan ajak peternak berpartisipasi dukung vaksinasi PMK
Baca juga: Pemkab Bogor catat 13 sapi mati karena PMK
Baca juga: Warga nilai wabah PMK bukan alasan untuk tidak berkurban
Baca juga: Sebanyak 300 dosis vaksin PMK disalurkan untuk peternak di Malang