Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Bobby Nasution mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan mempercepat penurunan angka stunting melalui program terintegrasi di daerah ini.

"Wali kota terus mendorong OPD, kecamatan, dan kelurahan berkolaborasi menurunkan angka stunting di Medan," ujar Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan Suryadi Panjaitan di Medan, Sumatera Utara, Senin.

Ia mengatakan, sesuai amanat Peraturan Presiden No.72/2021 tentang percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas.

Baca juga: Pemerintah targetkan angka stunting turun jadi 14 persen di 2024

Saat ini di Kota Medan, lanjut dia, sudah terbentuk tim pendamping keluarga sebanyak 1.016 tim atau 3.048 orang yang terdiri atas petugas kesehatan dan bidan.

Selain itu, juga kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta kader keluarga berencana (KB) memberikan penyuluhan bagi warga guna mencegah kekerdilan pada anak di bawah lima tahun di seluruh kecamatan.

Menurut dia, upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi, yaitu gizi spesifik mengatasi penyebab langsung kekerdilan dan gizi sensitif yang mengatasi penyebab tidak langsung kekerdilan.

Baca juga: Pemkab Bangka Tengah tekan kasus stunting secara konvergensi

"Akan lebih efektif, apabila kedua intervensi ini dilakukan secara terintegrasi atau terpadu," ucap Suryadi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Benny Iskandar mengatakan, pihaknya telah melakukan analisis situasi yang menunjukkan per Februari 2022 ada sebanyak 550 balita stunting di daerah ini.

"Sebanyak 550 balita penderita stunting tersebar di 20 kecamatan, Pemkot Medan telah menetapkan anggaran penanganan sebesar Rp14,87 miliar lebih," tuturnya.

Baca juga: Pemkab Kupang fokus penanganan 7.207 balita stunting

Ia mengemukakan, anggaran sebesar Rp14,87 miliar lebih tersebut guna penanganan 550 balita stunting terdiri atas intervensi gizi spesifik Rp2,67 miliar dan intervensi gizi sensitif Rp12,2 miliar.