Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman menyatakan, penegakan demokrasi secara dewasa akan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Irman Gusman menyatakan hal itu pada pidato ilmiah berjudul "Demokrasi dan Kesejahteraan" di Kampus Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Kamis.

Kegiatan tersebut dihadiri Walikota Metro Lukman Hakim, Sekjen DPD RI Siti Nurbaya, sejumlah anggota DPD RI, serta civitas akademika Universitas Muhammadiyah Metro.

Irman Gusman menejelaskan, Indonesia saat ini masih terus menjajaki untuk menegakkan demokrasi secara dewasa, sejak memasuki era demokrasi pascareformasi tahun 1998.

"Hingga kini Indonesia masih terus meraba-raba dengan jatuh bangun guna menemukan formula terbaik penegakan demokrasi yang sesuai dengan kultur dan sistem politik di Indonesia," katanya.

Tolok ukur formula terbaik, menurut dia, meskipun wilayah Indonesia amat luas, tapi sering diasosiasikan semata-mata pada bidang ekonomi.

Irman menambahkan, penegakan demokrasi sejak masa transisi diyakini oleh sebagian besar elemen bangsa Indonesia sebagai wahana bagi pencapaian kesejahteraan masyatakat.

"Sesuatu yang sebenarnya masih amat debatable dalam ranah akademik," katahya.

Pada kesempatan tersebut, Irman menyitir pernyataan Fareed Zakaria pada 2003 yang menyebutkan, secara teoritis demokrasi tidak memiliki kaitan langsung dengan pembangunan ekonomi, tapi keduanya sebenarnya mempunyai kaitan yang amat korelatif dan bahkan hampir kausatif.

Dari studi yang dilakukan Fareed Zakaria, kata dia, ada interdependensi yang amat kuat, misalnya, menyatakan bahwa demokrasi akan bertahan dengan mapan pada masyarakat dengan pendapatan per kapita 6.000 dolar AS.

Sebaliknya, kata Irman, banyak ahli seperti Schumpeter, David Held, Barrington Moore, Huntington, Larry Diamond dan sebagainya percaya bahwa demokrasi akan membawa pada pembangunan ekonomi yang lebih baik dibandingkan pada masa otoritarian.

Hal ini disebabkan oleh karakter demokrasi itu sendiri yang berusaha melakukan demonopolisasi terhadap berbagai sumberdaya kekuasaan maupun ekonomi dari satu pihak ke semua pihak yang tercakup dalam sebuah sistem politik.

"Studi empirik yang dilakukan oleh Richard Boix(1995) menunjukkan bukti bahwa distribusi sumberdaya di negara-negara demokratis memang lebih baik di dalam demokrasi daripada dalam otoritarianisme. Boix mengambil sampel di negara-negara di berbagai kawasan, mulai dari Amerika Selatan hingga Asia," katanya.
(T.R024/I007)