Surabaya (ANTARA) - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyatakan Surabaya siap menjadi kota yang tumbuh tanpa praktik korupsi usai mengikuti sekolah partai PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta pada 16-17 Juni 2022.

"Setelah dari sekolah partai ini, kami akan berdiskusi dengan pak wali kota terkait upaya Surabaya menjadi kota yang tumbuh tanpa praktik korupsi," kata Wakil Wali Kota (Wawali) Armuji di Surabaya, Senin.

Menurut Armuji, ada sebanyak 215 kepala daerah dan wakil kepala daerah menandatangani surat perjanjian komitmen antikorupsi saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) di Sekolah Partai PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta.

Baca juga: KPK dalami pembentukan awal PT SGP terkait kasus suap Hakim Itong

Armuji mengatakan sekolah partai ini memberikan pengayaan wawasan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga dalam merumuskan hingga mengambil kebijakan benar-benar mengacu pada rakyat.

Untuk itu, dia mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto yang memberikan arahan sehingga kepala daerah tidak hanya konsen terhadap satu hal, namun harus utuh seperti urusan iklim, pangan, ketenagakerjaan hingga penanggulangan bencana.

"Kami juga diminta menandatangani pakta integritas untuk tidak korupsi dan menyalahgunakan wewenang. Kami melihat partai peduli dengan kepala daerah dan wakilnya untuk senantiasa melayani rakyat," kata Armuji.

Baca juga: KPK dalami aliran uang untuk Hakim Itong saat pimpin sidang perkara

Selain itu, lanjut dia, pemberian materi antikorupsi itu sangat penting bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah mengingat di tahun 2022 masih cukup banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan.

Politisi senior PDI Perjuangan Kota Surabaya itu juga mengatakan, penyelesaian masalah rakyat akan dicarikan formula terbaiknya melalui gagasan-gagasan besar Bung Karno.

Dalam Rakor Kepala Daerah tersebut juga terlihat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, Wali Kota Medan Bobby Nasution, Gubernur Maluku Murad Ismail serta sejumlah kepala daerah lainnya.

Baca juga: KPK panggil Wakil Ketua PN Surabaya terkait dugaan suap Hakim Itong