Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta pers tidak memelihara masa transisi karena akan menyebabkan adanya pembenaran atas tindakan-tindakan yang seharusnya tidak bisa dilakukan.

"Masa 11 tahun transisi terus. Pers harus dorong masa normalisasi," kata Bagir saat Pelatihan Calon Penguji Uji Kompetensi Wartawan Perum LKBN Antara di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, kata Bagir, pers harus hati-hati di masa transisi. Ia mengatakan dalam masa transisi terkadang ada pembenaran-pembenaran terhadap hal yang tidak normal.

Sehingga, katanya, jika pemerintah atau masyarakat melakukan sesuatu hal yang tidak normal maka minta dimaklumi.

Demikian juga jika anggota DPR sering kacau. "Maka akan dibilang maklumlah anggota DPR transisi," katanya.

Hal itu, kata mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut, tentu tidak bisa dibiarkan.

"Itu contoh tanggung jawab kita (pers) yang harus kita tangani dengan baik," katanya.

Pada kesempatan itu, Bagir juga mengharapkan standar kompetensi bagi wartawan mempunyai dampak bagi wartawan sendiri, bagi organisasi dan berdampak sosial.

Dampak bagi wartawan antara lain diharapkan mampu meningkatkan kamampuan wartawan.

Sertifikasi juga diharapkan mempunyai dampak ke organisasi. "Selain individunya maju maka organisasinya juga diharapkan maju," katanya.

Sementara itu mengenai dampak sosial dan ke publik, Bagir mengatakan, "Tidak ada gunanya jika publik tidak memperoleh apa-apa". (U002)