Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) se-Papua Barat untuk membahas upaya meningkatkan investasi di provinsi tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) se-Papua Barat yang digelar di Manokwari, Papua Barat, Rabu, Bahlil mengingatkan agar setiap investor yang masuk ke Papua, wajib berkolaborasi dengan pengusaha lokal serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Papua, sehingga tercipta titik pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

"Saya prihatin melihat kontraksi pertumbuhan Papua Barat. Hal ini menunjukkan kurangnya investasi masuk ke Papua. Membangun ekonomi wilayah itu seperti kereta api. Perlu lokomotif dan gerbong. Kita harus tarik investor besar dulu sebagai lokomotif, baru tarik pengusaha lokal dan UMKM sebagai gerbongnya," katanya dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Kegiatan Rakornis itu dihadiri oleh 12 Bupati dan satu Walikota di Provinsi Papua Barat serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Barat.

Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melaporkan pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada kuartal I tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar -1,01 persen. Hal tersebut menyebabkan angka pengangguran mengalami kenaikan sebesar 5,84 persen dengan tingkat kemiskinan menempati peringkat 10 dari 34 provinsi di Indonesia.

"Salah satu penyebab kontraksi ini adalah masih banyak pelaku usaha yang belum patuh menjalankan kewajibannya. Mungkin karena belum ada sanksi," jelasnya.

Paulus pun meminta arahan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM terkait pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban.

Paulus juga mengharapkan adanya pembangunan energi listrik, transportasi, dan telekomunikasi yang dapat mendorong investasi di Papua Barat serta membangun program-program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga dapat menekan tingkat pengangguran di Papua Barat.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bahlil akan melakukan rapat koordinasi antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Perhubungan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Papua Barat, dan bupati/walikota di Provinsi Papua Barat untuk membahas lebih lanjut perihal pengembangan investasi di Papua Barat.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, total realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2021 di Provinsi Papua Barat tercatat sebesar Rp635,6 miliar, sedangkan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 32,5 juta dolar AS.

Khusus untuk PMA, terjadi peningkatan signifikan sebesar 206,6 persen dibanding tahun 2020 yang tercatat sebesar 10,6 juta dolar AS.


Baca juga: Kementerian Investasi promosikan Papua lewat Indonesia Night di Davos
Baca juga: PLN jamin keandalan listrik untuk kebutuhan investasi di Papua
Baca juga: Bahlil cerita diprotes rakyat Papua, soal smelter dibangun di Gresik