Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya menghormati keputusan Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet (reshuffle) untuk menunjang kinerja pemerintahan ke depan.

"Perombakan kabinet pada hari ini adalah hak prerogatif Presiden. Gerindra menghormati keputusan Presiden tersebut," kata Muzani di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya di pemerintahan, yaitu para menteri.

Oleh karena itu, kata dia, kapan saja Presiden menganggap seorang menteri perlu diangkat dan diberhentikan, itu adalah kewenangan penuh Presiden

"Gerindra menghormati atas keputusan Presiden untuk mengangkat orang yang dianggap baik untuk membantu beliau di posisi mana pun. Oleh karena itu, kami tidak mempermasalahkan apa yang terjadi dalam pelantikan di Istana Negara," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Pelantikan Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 64P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019—2024 yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2022.

Presiden Jokowi juga melantik tiga wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju, yaitu Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afrianyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Anthony sebagai Wakil Menteri Agragria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pelantikan tiga wakil menteri itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24 M tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024.

Baca juga: Mendag Zulkifli Hasan yakin bisa segera atasi persoalan minyak goreng

Baca juga: Menanti "prajurit cemerlang" Hadi Tjahjanto selesaikan sengketa lahan