Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo disebut memberikan tugas untuk menyelesaikan konflik agraria dan sertifikasi tanah kepada Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.

"Tadi Pak Presiden menyampaikan, pertama menyelesaikan konflik agraria. Saya baca di Wakatobi, Presiden menyampaikan arahan banyak terjadi pedang-pedang-an, banyak terjadi konflik di bawah yang sangat membuat kita sedih, oleh karena itu, ini harus diselesaikan secara maksimal, secepat mungkin, sebanyak mungkin," kata Raja Juli di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.

Masalah kedua yang harus diselesaikan adalah proses sertifikasi tanah. "Program sertifikasi tanah akan terus dilanjutkan juga semaksimal mungkin menjelang Pak Jokowi selesai masa periode keduanya ini, tahun 2024," tambah Raja Juli.

Menurut Raja Juli, salah satu masalah utama adalah mafia tanah dan Presiden Jokowi mendorong supaya ada proses transparansi dalam semua proses.

"Karena sekali lagi kepemimpinan Presiden Jokowi adalah kepemimpinan yang melayani. Oleh karena itu, proses yang 'simple', yang transparan, proses yang melayani, itu menjadi pesan Pak Jokowi yang nanti akan dieksekusi secara langsung oleh Pak Menteri dan saya akan membantu mengeksekusi-nya," jelas Raja Juli.

Baca juga: Raja Juli Antoni dan John Wempi Watipo tiba di Istana Kepresidenan

Baca juga: Politikus PSI Raja Juli Antoni jabat Wamen ATR gantikan Surya Tjandra

Posisi Raja Juli sendiri menggantikan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lain yaitu Surya Tjandra.

"Bro Surya Tjandra adalah seorang kader PSI yang sangat baik. Tentu Pak Presiden memiliki cara penilaian sendiri, dan saya kira Pak Presiden sangat puas dengan pekerjaan beliau. Mungkin ada tugas-tugas khusus yang akan diberikan Presiden kepada Surya Tjandra, nanti kita tunggu lebih lanjutnya," tambah Raja Juli.

Raja Juli mengakui ada ego sektoral dalam menyelesaikan masalah mafia tanah.

"Mestinya seluruh kementerian, seluruh 'stakeholder' yang ada di negeri ini bekerja sama untuk menyelesaikan banyak masalah, secara bersama, kolaboratif, kolektif, dan oleh karena itu kerja sama antar-kementerian dan kelembagaan ini menjadi kata kunci dalam menyelesaikan persoalan masalah agraria. IKN (Ibu Kota Nusantara) salah satunya jadi konflik agraria dan salah satu yang fokus Pak Jokowi dan juga IKN," ungkap Raja Juli.

Pada hari ini Presiden Jokowi melantik dua menteri baru dan tiga wakil menteri di Istana Negara.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024.

Dua orang menteri yang dilantik yakni Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Sedangkan tiga orang wakil menteri yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/M Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024.

Ketiganya adalah Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri ATR/BPN menggantikan posisi Surya Tjandra, John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (sebelumnya ia adalah Wamen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.