Jakarta (ANTARA) - Hadi Tjahjanto yang baru saja resmi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan sertifikasi tanah dan penyediaan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Mantan Panglima TNI itu berkomitmen untuk menyelesaikan realisasi sertifikasi tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta (bidang). Target yang ingin kita capai 126 juta sertifikat," kata Menteri Hadi Tjahjanto saat ditemui usai Acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Hadi Tjahjanto berkomitmen untuk merealisasikan target sertifikasi hingga 126 juta bidang tanah pada 2024, bersama dengan pendampingnya Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, yang juga baru saja dilantik pada Rabu.

Ia mengaku akan berkoordinasi dengan instansi terkait di wilayah untuk melihat status tanah agar tidak terjadi sengketa.

Baca juga: Hadi Tjahjanto, Marsekal TNI yang didapuk benahi masalah agraria

"Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau satuan lain dengan milik rakyat. Itu akan segera kita selesaikan," kata Hadi Tjahjanto.

Selain masalah reforma agraria, ia juga diembani tugas baru oleh Presiden Jokowi, yakni terkait penyelesaian lahan untuk IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

"Yang ketiga adalah terkait dengan tanah di IKN yang sudah disampaikan tadi, itu agak segera kita selesaikan," tambah Hadi Tjahjanto.

Adapun Hadi Tjahjanto menjadi satu dari menteri yang dilantik oleh Presiden Jokowi pada Rabu ini bersama dengan Zulkifli Hasan yang ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan.

Hadi Tjahjanto ialah Panglima TNI periode 2017—2021. Ia ditunjuk sebagai Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil.

Pelantikan Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 64P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019—2024 yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2022.

Baca juga: Presiden perintahkan Hadi tuntaskan masalah lahan di IKN