"Kami ingatkan pilpres kewenangan Ibu Ketua Umum. Yang kita lakukan adalah gerak ke bawah, pergerakan ke rakyat membantu rakyat. Dalam demokrasi substansial, ketika kita kerja dan menjawab permasalahan rakyat otomatis elektoral kita naik. Kalau elektoral hanya berfungsi pencitraan, itu sifatnya semu," kata Hasto saat memberikan pengarahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Selasa.
Menurut dia, bila berbicara capres dan cawapres seharusnya bukan mencari sosok dengan elektoral tinggi. Namun yang terpenting sebenarnya memastikan agenda kebangsaan PDI Perjuangan.
Baca juga: PDIP dorong kader BMI gembleng diri untuk bawa kemajuan Indonesia
"Itulah skala prioritas. Bagaimana kepala daerah, DPR, DPRD kita, semua bekerja keras di sisa waktu pemerintahan agar kepemimpinan Presiden Jokowi mampu membuat 'legacy'," tegas Hasto.
"Kalau kader ditanyai siapa yang akan menjadi capres dan cawapresnya di 2024 agar menjawab bahwa yang lebih penting adalah bangsa Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang masih harus ditangani. Itu hanya bisa dijawab dengan membangun kepemimpinan Indonesia di seluruh aspek kehidupan," katanya.
Baca juga: Hasto: PDI Perjuangan tak mau sibuk manuver capres demi elektabilitas
Dalam kesempatan itu, Hasto mengatakan bimtek digelar untuk memperkuat konsolidasi struktural menuju Pemilu dan Pilpres 2024.
"Kita perkuat kualifikasi kepemimpinan kader PDIP, agar di tahun penentuan ini menjadi parpol yang semakin terpimpin ideologinya dan mengandalkan kekuatan kolektif bukan orang per orang," kata Hasto.
Baca juga: Megawati: Perempuan PDIP harus percaya diri dan berani bicara
Acara pembukaan digelar dengan protokol kepartaian yang melibatkan Purna Paskibraka Angkatan 2021 yang Ketua Pembinanya adalah Megawati.
"Berpolitik bagi PDIP memiliki tanggung jawab besar pada masa depan bangsa dan negara," tuturnya.
Hasto lalu berbicara panjang soal geopolitik Soekarno. Menurutnya, kepemimpinan geopolitik Indonesia harus digelorakan kembali.
Hal itu, tambah dia, cukup penting karena moralitas sering terkendala dengan hal remeh temeh dan transaksional. Demokrasi bukan lagi dilakukan demi kepentingan yang substansial.
"Namun demokrasi yang rawan di penetrasi kekuatan kapitalisme global ingin menguasai Indonesia kembali lewat jalur politik yang dilakukan melalui demokrasi bersifat elektoral dan transaksional," katanya.
Dia menambahkan kader PDIP tak boleh berada di zona nyaman meskipun hasil survei menempatkan elektabilitas partai di tempat teratas karena setiap saat bisa berubah.
"Yang tidak boleh berubah adalah spirit turun ke masyarakat karena kemenangan itu diperoleh dengan pergerakan dengan rakyat, bukan dengan mobilisasi di tingkat elite. Maka kita akan selalu memiliki instrumen kerakyatan," kata Hasto di hadapan ribuan kader.