Jakarta (ANTARA News) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan, pemerintah kekurangan sekitar 13.000 penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) untuk menyukseskan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

"Masih kekurangan sekitar 13.000 penyuluh KB," kata Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Subagyo pada acara silaturahmi dengan jurnalis di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, kebutuhan petugas PLKB sekitar 27.000 untuk melayani 7600 desa, sementara tenaga yang tersedia hanya sekitar 14.000.

Dia menyebutkan, kondisi yang terjadi pada saat ini adalah banyaknya tenaga PLKB di daerah dipindahkan ke dinas atau instansi lain untuk mengisi formasi kosong karena keterbatasan jumlah pegawai.

"Hal tersebut mengakibatkan formasi kosong, dinas atau instansi lain terisi namun formasi untuk PLKB malah menjadi kosong," katanya.

Untuk itu, BKKBN mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan PLKB dalam perekrutan pegawai.

(W004/A035)