Kabupaten OKI gandeng MBizmarket terapkan transaksi digital
12 Juni 2022 21:56 WIB
Kegiatan sosialisasi transaksi digital belanja pemerintah melalui kanal Belapengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) di Kayuagung, Jumat (10/6/22). ANTARA/HO-Pemkab OKI
Palembang (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menggandeng toko daring MBizmarket untuk menerapkan transaksi digital sesuai dengan aturan pemerintah terkait belanja pemerintah.
Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo OKI Adi Yanto di Kayuagung, Minggu, mengatakan, Kabupaten OKI kini menjadi pelopor transaksi digital belanja pemerintah melalui kanal Belapengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP).
Dalam menerapkannya, Pemkab OKI menggandeng MBizmarket sebagai salah satu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang dilisensi oleh LKPP.
Terkait ini pula, Dinas Kominfo OKI melakukan percepatan transaksi digital untuk belanja langsung khususnya belanja publikasi di media massa melalui belapengadaan.
"Kami melakukan percepatan digitalisasi belanja pemerintah termasuk untuk segmen belanja publikasi media yang bekerja sama dengan Diskominfo OKI,” kata dia.
Implementasi Belapengadaan menurut Adi sesuai dengan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) Rencana Aksi 2021-2022 terkait implementasi e-payment dan e-katalog.
Untuk itu, sejak 6 Juni 2022, Pemkab OKI melakukan kegiatan sosialisasi dan melatih para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Bendahara serta pelaku usaha UMKM di Kabupaten OKI
Sekretaris Daerah OKI Husin mengatakan tujuan implementasi PPMSE di OKI ini, selain mendorong akuntabiltas dan transparansi belanja pemerintah, juga membantu UMKM memperluas pasar ke sektor pemerintah melalui platform 'Bela Pengadaan'.
“Ini juga bagian dari upaya kami mengembangkan UMKM lokal,” kata Husin.
Manajer MBizmarket area Sumatera Anugrah Alridwan mengatakan M Bizmarket telah dipercaya menjadi salah satu e-merchant (mitra toko daring) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) dalam Portal Bela Pengadaan.
Lewat toko daring tersebut, berbagai kebutuhan lembaga pemerintahan dapat diakses secara mudah dan praktis, yang selanjutnya akan dilayani oleh M Bizmarket dan para mitra.
"Ini wujud dukungan kami dalam mendukung pemerintah daerah juga keberlangsungan usaha UMKM. Ini peluang untuk memperluas akses pasar sehingga UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Kami siap membantu mitra toko UMKM kami di OKI," kata Anugrah.
Baca juga: Luhut dorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri
Baca juga: Kemenperin: IKM bisa penuhi belanja pemerintah lewat Business Matching
Baca juga: Menkeu sebut belanja pemerintah capai Rp490,6 triliun pada Maret 2022
Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo OKI Adi Yanto di Kayuagung, Minggu, mengatakan, Kabupaten OKI kini menjadi pelopor transaksi digital belanja pemerintah melalui kanal Belapengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP).
Dalam menerapkannya, Pemkab OKI menggandeng MBizmarket sebagai salah satu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang dilisensi oleh LKPP.
Terkait ini pula, Dinas Kominfo OKI melakukan percepatan transaksi digital untuk belanja langsung khususnya belanja publikasi di media massa melalui belapengadaan.
"Kami melakukan percepatan digitalisasi belanja pemerintah termasuk untuk segmen belanja publikasi media yang bekerja sama dengan Diskominfo OKI,” kata dia.
Implementasi Belapengadaan menurut Adi sesuai dengan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) Rencana Aksi 2021-2022 terkait implementasi e-payment dan e-katalog.
Untuk itu, sejak 6 Juni 2022, Pemkab OKI melakukan kegiatan sosialisasi dan melatih para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Bendahara serta pelaku usaha UMKM di Kabupaten OKI
Sekretaris Daerah OKI Husin mengatakan tujuan implementasi PPMSE di OKI ini, selain mendorong akuntabiltas dan transparansi belanja pemerintah, juga membantu UMKM memperluas pasar ke sektor pemerintah melalui platform 'Bela Pengadaan'.
“Ini juga bagian dari upaya kami mengembangkan UMKM lokal,” kata Husin.
Manajer MBizmarket area Sumatera Anugrah Alridwan mengatakan M Bizmarket telah dipercaya menjadi salah satu e-merchant (mitra toko daring) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) dalam Portal Bela Pengadaan.
Lewat toko daring tersebut, berbagai kebutuhan lembaga pemerintahan dapat diakses secara mudah dan praktis, yang selanjutnya akan dilayani oleh M Bizmarket dan para mitra.
"Ini wujud dukungan kami dalam mendukung pemerintah daerah juga keberlangsungan usaha UMKM. Ini peluang untuk memperluas akses pasar sehingga UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Kami siap membantu mitra toko UMKM kami di OKI," kata Anugrah.
Baca juga: Luhut dorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri
Baca juga: Kemenperin: IKM bisa penuhi belanja pemerintah lewat Business Matching
Baca juga: Menkeu sebut belanja pemerintah capai Rp490,6 triliun pada Maret 2022
Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2022
Tags: