"Dirjen Bimas Buddha Kemenag menyampaikan banyak poin yang mereka inginkan antara lain, guru agama Buddha yang kekurangan maka dalam perencanaan data itu mesti masuk," katanya di Semarang, Sabtu.
Terkait dengan hal itu, Ganjar mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pengangkatan guru agama Buddha saat ini tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Agama, tapi oleh pemerintah daerah masing-masing sehingga Pemprov Jateng diharapkan menyiapkan formasi.
Baca juga: Ganjar ajak seluruh komponen masyarakat jaga ideologi bangsa
Baca juga: Ganjar minta Baznas Jateng kreatif maksimalkan potensi wakaf
Baca juga: Ganjar: Mbah Dim ulama panutan dan pemberi kesejukan
Orang nomor satu di Jateng itu juga akan mengawal aturan terkait ibadah dan ritual umat Buddha di Candi Borobudur.
Menurut Ganjar, peribadahan umat Buddha harus ada aturan-aturan yang disesuaikan dan disosialisasikan sehingga dirinya mendorong forum kerukunan umat beragama (FKUB) untuk ikut berdialog bersama.
"Kalau itu bisa dilakukan akan sangat baik, maka konsentrasi bicara kita tadi sampai ke Borobudurnya. Mereka juga punya ritual mengelilingi candi seperti umat muslim itu tawaf. Boleh tidak kalau bisa waktu ibadah lokasi candi dikosongkan? saya bilang boleh," ujarnya.
Selain itu, Ganjar juga mendorong agar ada penyesuaian terkait tarif bagi masyarakat yang akan beribadah, bahkan tidak memasang tarif bagi umat Buddha yang beribadah di Candi Borobudur.
"Jadi artinya akan banyak sekali orang nanti bisa beribadah dengan tenang, termasuk tarif dan sebagainya. Kalau menurut saya kalau mau ibadah ya jangan ditarifin, artinya free. Ini ruang yang kita berikan, saya senang karena dukungan terhadap pengelolaan candi dan wilayahnya mereka mendukung penuh. Ini sesuatu yang penting untuk kita komunikasikan dengan yang lain," katanya.