Pekanbaru (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, menilai, rencana Menteri Perindustrian menerbitkan kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan berpotensi menjegal mobil nasional, termasuk `Kiat Esemka`.

"Kebijakan ini akan memberikan insentif bagi produsen mobil besar anggota Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) untuk memproduksi mobil berkapasitas mesin antara 1000-1.200 cc,"katanya kepada ANTARA News, Rabu.

Ia menambahkan kapasitas ini di bawah mobil `Kiat-Esemka` yang bermesin 1.500 cc, yang belakangan ramai diharapkan masyarakat bisa menjadi embrio mobil nasional (Mobnas).

Aria Bima berpendapat, jika kebijakan `low cost and green car` (LCGR) ini diteruskan, itu sama saja menghadap-hadapkan embrio Mobnas seperti Kiat-Esemka, Gea, Tawon, dengan raksasa-raksasa industri otomotif dunia.

"Pemerintah mestinya memprioritaskan regulasi yang memihak merek Mobnas, sehingga bisa dijual murah dan tak kalah bersaing dengan mobil produksi Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) asing yang sudah menguasai hampir seratus persen pasar mobil Indonesia," ujarnya.

Dikatakannya, insentif mestinya diberikan kepada industri Mobnas yang masih lemah dan tertatih-tatih.

"Bukan malah untuk raksasa industri mobil multinasional," tandasnya.

Seperti diberitakan berbagai media, Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat pekan lalu menyatakan, regulasi mobil murah akan segera diterbitkan dalam waktu dekat.

`Beleid` ini, menurutnya, kini sudah masuk Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan tinggal menunggu persetujuan.

Dikatakan, regulasi antara lain akan memberi insentif keringanan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).


Memihak Asing

Menanggapi regulasi tersebut, Aria Bima mengungkapkan, banyak pelaku industri otomotif nasional menilai, Pemerintah selama ini sangat diskriminatif, karena terus memihak para prinsipal atau pemegang merek asing.

Kondisi ini dinilai Ketua Asosiasi Industri Automotive Nusantara (Asia Nusa), Dewa Yuniardi, telah menyebabkan Indonesia gagal mengembangkan merek nasional yang berdaya saing global.

Akibatnya, menurutnya, Indonesia hanya menjadi pasar produsen otomotif asing, baik dari Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, maupun Eropa.

Ia juga mengatakan, kondisi ini akibat kebijakan yang keliru para petinggi negara ini. Padahal, lanjutnya, sumber daya lokal kita sebenarnya mampu, tetapi kesempatan seolah-olah ditutup selama puluhan tahun.

Dewa mencontohkan (rencana) kebijakan yang tidak memihak industri otomotif nasional tersebut.

Ia pun menujuk contoh kasus, yakni, pengenaan bea masuk 10 persen untuk impor mesin bagi para produsen merek nasional.

Sebaliknya, demikian Dewa, jika agen tunggal pemegang merek asing yang mengimpor mesin-mesin tersebut, bea masuk justru dibebaskan.

Itulah sebabnya, tuturnya, kemandirian industri otomotif Indonesia sangat rendah.

Merespons keluhan Asia Nusa, Aria Bima menyatakan, Komisi VI DPR RI telah mengagendakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menperin pekan depan untuk membahas masalah ini.

Selanjutnya Komisi VI DPR RI juga akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait, seperti Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Asia Nusa.

Dikatakan, Walikota Solo, Joko Widodo dan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahril Yasin Limpo yang masing-masing berkomitmen untuk mendukung produksi massal mobil Kiat-Esemka dan mobil Moko di wilayahnya masing-masing, juga akan dipanggil dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI ini.

"Komisi VI akan mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi yang kondusif bagi pengembangan industri otomotif nasional. Apalagi industri ini memiliki efek berantai yang luas, seperti penyerapan tenaga kerja, penguasaan teknologi, dan pengembangan industri kecil suku cadang kendaraan," jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini lalu mengingatkan, sudah terlalu lama Indonesia hanya menjadi pasar industri otomotif asing.

"Saatnya kita mulai berdikari dalam industri motor dan mobil," kata Aria Bima.

(M036/B008)