Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Pius Rustrilanang di Jayapura, Jumat, mengharapkan Pemprov Papua dapat menurunkan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di daerah itu.
"Jika itu dapat dicapai maka Pemprov Papua dapat dikatakan telah berhasil karena menyelaraskan hasil perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua secara nyata," katanya.
Baca juga: BPK RI soroti upaya penanganan kemiskinan di Provinsi Kepri
"Namun kami masih menemukan catatan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan catatan yang menjadi perhatian pertama, penggunaan langsung atas retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Abepura, kedua kesalahan penganggaran jenis belanja pada 23 OPD.
Baca juga: DPD tantang calon anggota BPK ungkap kebenaran hasil audit
Baca juga: Ketua MA pandu pengucapan sumpah dua anggota BPK RI 2022-2027