Anggota DPR: Masyarakat Papua dukung DOB

"Seperti wilayah adat Sarere dan kemudian wilayah adat Anim Ha. Papua selatan itu masyarakatnya mendukung semua, 100 persen," kata Yan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Yan menyebut pihaknya masih terus berkomunikasi dengan warga asli Papua Barat. Yan menilai yang tidak setuju dengan DOB hanyalah dari kelompok-kelompok tertentu.

"Kalau Majelis Rakyat Papua (MRP), mereka terpecah jadi dua juga, ada yang mendukung dan menolak, tapi kalau Papua Barat mereka mendukung full Jadi, saya pikir pro-kontra ini juga tidak tuntas untuk memberikan solusi," kata dia.

Yan mengingatkan bahwa jumlah penduduk Papua tidak signifikan sehingga dengan adanya DOB, warga asli Papua tentu tidak akan tersisih di wilayahnya sendiri.

"Saya pikir itu kembali Pemerintah Pusat dan daerah untuk bisa membuat regulasi yang memproteksi sehingga memberikan hak sepenuhnya untuk orang asli Papua mengakses lapangan pekerjaan atau mengakses potensi lain yang bisa diberdayakan," ucapnya.

Yan menekankan adanya DOB tersebut bukan semata-mata harus disahkan sebelum Pemilu 2024. Namun, harapannya agar ditetapkan sebagai UU pada tahun ini.

"Akan tetapi targetnya minimal dalam tahun ini sudah kita tetapkan UU-nya. Juni-Juli itu masuk tahapan pembahasan anggaran, pemasukan anggaran, dan 2023 sudah diresmikan tiga provinsi baru itu," ujarnya.

Adapun otonomi daerah baru (ODB) merupakan langkah mengaktualisasikan dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah. Pasalnya, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Tak hanya itu, pemerintah provinsi/kabupaten/kota mampu melihat kebutuhan yang mendasar pada daerahnya untuk menjadi prioritas pembangunan.

Dengan dilaksanakannya otda maka pembangunan di daerah tersebut akan maju, berkembang dalam pembangunan daerah, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

Bahkan, pemerintah daerah bersama rakyat di daerah itu akan bersama-sama membangun daerah untuk kemajuan dan kepentingan bersama.