Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang menangani ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan.

“Saya mengapresiasi GTRA yang telah bekerja keras untuk melaksanakan Program Reforma Agraria guna mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan, utamanya untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” kata Menko Airlangga dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa Pemerintah mendorong Program Strategis Nasional Reforma Agraria yang juga berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.

Program tersebut berkontribusi melalui penataan aset dengan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai modal usaha produktif, dan penataan akses atau kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan permodalan, bantuan sarana produksi, akses pemasaran, serta pelatihan dan pendampingan usaha kepada masyarakat.

Airlangga yang juga Ketua Tim Reforma Agraria Nasional menuturkan bahwa pertemuan GTRA merupakan hal yang sangat penting dan strategis di tengah upaya untuk terus melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi COVID-19.

Ia juga menyampaikan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah menyusun Peta Indikatif Tumpang Tindih Izin Pemanfaatan Ruang (PITTI) untuk menyelesaikan ketidaksesuaian izin usaha dan hak atas tanah.

“Berkaitan dengan hal ini, kami harapkan dukungan dan kerjasama semua pihak, khususnya Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, agar kita bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Reforma Agraria demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa dalam upaya akselerasi pemulihan ekonomi, Pemerintah terus melanjutkan Program PEN di tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar 451,64 triliun rupiah dengan tiga pilar yakni kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.

Selain juga terus mendorong perbaikan iklim investasi dengan berbagai reformasi regulasi yang tentu diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Hal lain yang juga tengah didorong Pemerintah adalah Presidensi Indonesia dalam Forum G20. Dengan keberadaan Indonesia di panggung dunia, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan perdagangan dan investasi.

“Oleh karena itu, kemudahan investasi perlu didorong oleh para Pemerintah Daerah agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas dan terjadi akselerasi pemulihan ekonomi untuk masyarakat,” tutur dia.

Baca juga: Presiden ingatkan dampak sosial-ekonomi timbul akibat sengketa lahan

Baca juga: Presiden berharap GTRA Summit integrasikan penyelesaian masalah lahan