Jakarta (ANTARA) - Pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp98,21 triliun.

"Berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas serta surat Menteri Keuangan tanggal 18 April, ditetapkan pagu indikatif PUPR tahun 2023 sebesar Rp 98,21 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Basuki menjelaskan rincian pagu indikatif yang ditetapkan yakni Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp35,89 triliun; Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp40,25 triliun; Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp14,25 triliun; Direktorat Jenderal Perumahan sebesar Rp5,19 triliun; Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar Rp533,8 miliar; dan keperluan Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal dan badan-badan sebesar Rp1,33 triliun.

Lebih lanjut, pagu anggaran di bidang Bina Marga sebesar Rp40,25 triliun, terdiri dari pengerjaan infrastruktur jalan Rp22,4 triliun; infrastruktur jembatan sebesar Rp4,7 triliun; peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 1,1 km sebesar Rp460 miliar; preservasi rutin jalan dan jembatan nasional serta revitalisasi drainasi dan jembatan gantung sebesar Rp7,7 triliun; serta peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 15 km sebesar Rp2,55 triliun.

"Proyeknya sepanjang 15 km Serang-Panimbang dan Semarang-Demak. Ini 15 km yang ditangani APBN atau loan. Sedangkan investasi akan jauh lebih panjang daripada ini," imbuh Basuki.

Selanjutnya, pagu anggaran untuk bidang Cipta Karya sebesar Rp14,25 triliun terdiri dari air minum sebesar Rp3,54 triliun; sanitasi Rp3,22 triliun; penataan kawasan permukiman Rp1,28 triliun; bangunan gedung Rp1,6 triliun; pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan Rp3,06 triliun; serta pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana olahraga dan pasar sebesar Rp330 miliar.

Sementara itu, pagu anggaran di bidang Perumahan sebesar Rp5,94 triliun terdiri dari pembangunan rumah susun sebesar Rp1,9 triliun; pembangunan rumah khusus sebesar Rp400 miliar; bantuan rumah swadaya sebesar Rp2,72 triliun; pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) untuk rumah umum dan komersial sebesar Rp400 miliar; serta dukungan manajemen sebesar Rp520 miliar.

Pagu anggaran di bidang Sumber Daya Air sebesar Rp35,89 triliun terdiri dari pembangunan bendungan dan danau sebesar Rp9,52 triliun; irigasi dan rawa sebesar Rp5,37 triliun; operasi dan pemeliharaan sebesar Rp7,99 triliun; pengadaan tanah sebesar Rp1,73 triliun; pengendali daya rusak sebesar Rp6,32 triliun; air tanah dan air baku sebesar Rp1,59 triliun; dan dukungan teknis sebesar Rp780 miliar.

Basuki mengatakan penggunaan anggaran juga dialokasikan untuk dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp1,86 triliun.

"Mohon bantuan ibu bapak sekalian untuk semua pekerjaan harus dapat kita selesaikan pada 2024. Ini jadi pegangan kami untuk penyusunan program di 2023 ini," kata Basuki.